Perang Bisa Meletus, Hotline Militer Diputus

’’Dalam situasi perang bisa pecah atau meletus sewaktu-waktu, komunikasi militer utara dan selatan rasanya tidak perlu tetap dipelihara,’’ kata seorang pejabat senior militer Korut.

Kantor berita resmi Korut KCNA (Korean Central News Agency) menyebarluaskan pernyataan pejabat yang tidak disebutkan namanya tersebut beberapa saat setelah Korut memutuskan hotline militer dengan Korsel.

’’Mulai sekarang, komunikasi militer utara dan selatan putus,’’ lanjut pejabat itu. Sesaat kemudian, sambungan komunikasi militer dua negara benar-benar terputus.
Sebelumnya, Korut juga telah memutuskan sambungan (hotline) komunikasi Palang Merah yang menjadi sarana komunikasi di antara pemerintah dua negara. Seoul dan Pyongyang berkomunikasi melalui hotline Palang Merah karena tidak memiliki hubungan diplomatik.

Pasca-putusnya hotline militer dua Korea, pemerintahan Kim Jong-un mengumumkan rencana pertemuan penting para petinggi negaranya. Selain dihadiri para pejabat, putra bungsu mendiang Kim Jong-il itu mengundang petinggi militer. Topik utama pertemuan masih dirahasiakan. Tetapi, Pyongyang menyatakan bahwa mereka akan melakukan perubahan drastis.

Seoul menyayangkan keputusan sepihak Korut yang akan berdampak pada warga sipil kedua negara. Kementerian Unifikasi Korsel mendesak supaya Pyongyang mencabut keputusannya dan segera menyambungkan kembali saluran komunikasi dua negara. Sebab, hotline militer itu penting bagi warga sipil Korsel dan Korut yang selama ini bekerja di kawasan industri Kaesong.

Kompleks tersebut terletak di wilayah selatan Korut dan dekat perbatasan dengan Korsel ’’Ini bukan cara yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kaesong,’’ ujar Kementerian Unifikasi Korsel dalam pernyataannya.

Kompleks perindustrian yang didirikan pada 2004 itu menjadi lambang kerja-sama lintas batas Korea. Selama ini, kawasan industri itu mengandalkan hotline militer untuk mengatur mobilitas para pekerja.

Kemarin seorang anggota komite manajemen Kaesong meminta supaya Pyongyang tidak mengganggu aktivitas operasional di kawasan industri itu. Misalnya, melarang kendaraan niaga melintas.

’’Kami sedang berunding dengan pemerintah Korut agar kebijakan mereka tak berdampak pada aktivitas industri,’’ ujarnya. Gangguan aktivitas industri juga akan merugikan sekitar 50 ribu warga Korut yang bekerja di Kaesong. (AP/AFP/RTR/hep/dwi)