jpnn.com - JAKARTA - Upaya memberantas mafia pajak yang sudah cukup lama berakar di Indonesia dinilai membutuhkan kemauan politik yang kuat. Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga diperlukan, demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo.
Yustinus mendukung langkah serius pemerintah memberantas mafia pajak, seperti pemberian sanksi tegas kurungan badan atau gijzeling. Dia menilai pemerintah saat ini memiliki kemauan politik yang kuat, "Yang penting koordinasi antar lembaga penegak hukum. Saya yakin ini dapat dilakukan," ujarnya.
BACA JUGA: Agung Kembali Ingatkan Syarat Damai dengan Kubu Ical
Yustinus yakin dengan peran besar pemerintah, mafia pajak yang sudah mengakar cukup lama akan dapat diberantas. Terlebih jika Presiden Jokowi secara langsung menangani masalah ini dengan mengatur koordinasi berbagai lembaga terkait.
Terkait langkah hukuman kurung badan atau gijzeling terhadap penunggak pajak, hal tersebut adalah salah satu langkah pemberantasan mafia pajak. Meski tidak akan berdampak langsung terhadap pendapatan pajak, Yustinus yakin bisa sebagai efek jera jika dilakukan secara kontinu dan simultan.
BACA JUGA: Ini Komentar Tjahjo soal Rebutan Urusan Dana Desa
"Apalagi jika kantor pajak di daerah juga melakukan hal yang sama, efeknya akan lebih luar biasa. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat," tambah dia.
Menurut Yustinus, sanksi gijzeling sudah cukup berat dan dibutuhkan back up kuat dari pemerintah agar petugas pajak tidak dikriminalisasi, "Presiden sudah berkomitmen terhadap hal tersebut," tambahnya.
BACA JUGA: Panglima TNI: Jangan Lalai Jaga Toleransi
Secara terpisah, Chief Research and Strategy Network of Market Investor (NMI) Reagy Sukmana mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat memberantas mafia pajak, mengingat target penerimaan pajak yang diminta presiden terbilang tinggi.
"Melihat masih rendahnya tax collection ratio yang masih di sekitaran level 52,7% dan untuk menyehatkan postur APBN, pemerintah diharapkan serius untuk memerangi mafia pajak. Saya melihat ada upaya baik pemerintah," ujarnya.
Reagy menambahkan, berbagai langkah bisa diambil oleh pemerintah dalam memerangi mafia pajak seperti reformasi birokrasi dan memberlakukan sistem pajak online. Reagy juga menekankan harus adanya integrasi langkah-langkah antara KPK, PPATK, Ditjen Pajak, BPKP, dan penegak hukum lainnya.
"Jokowi jangan ragu-ragu untuk memberantas. Mafia pajak yang sudah lama mendapat pembiaran akhirnya membuat penerimaan pajak tidak optimal. Padahal pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar," tambahnya.
Menurut Reagy, Presiden Jokowi sudah memiliki tekad untuk memerangi mafia pajak, namun ia mengingatkan agar hal tersebut dilakukan secara kontinu dan tidak terpaku pada kasus-kasus besar saja. "Jika Presiden tidak berdiri paling depan dan tidak bergerak cepat, maka akan sulit bagi Dirjen Pajak terpilih untuk mencapai target penerimaan dan melakukan perbaikan internal mereka," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diwarnai Kontak Senjata, Polri-TNI Kuasai Markas Ayub Waker
Redaktur : Tim Redaksi