jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan transformasi digital untuk menekan mafia tanah.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Gedung Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan LP2B (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Bogor.
BACA JUGA: Memberantas Mafia Tanah, Hadi Tjahjanto Berikan Instruksi Ini untuk Jajaran ATR/BPN
Menurutnya, transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan demi perbaikan layanan.
“Apabila pengembangan digitalnya baik, tentu pelayanan akan cepat, efisien, akuntabel, transparan, dan mengakibatkan tidak ada KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme, red) di situ,” ucap Raja Kamis (14/7).
Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu mengatakan jika transformasi digital layanan pertanahan bisa direalisasikan maka akan menopang Kementerian ATR/BPN untuk menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia dalam memerangi mafia tanah.
“Mafia tanah, orang-orang yang berniat jahat terhadap orang lain juga akan diminimalisir kalau memang serius melakukan transformasi digital,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi Virgo Eresta Jaya mengungkapkan, digitalisasi layanan pertanahan bertahap sudah mulai diterapkan di Kementerian ATR/BPN.
Namun, masih dibutuhkan kesiapan dari berbagai aspek untuk melakukan transformasi digital secara utuh, salah satunya adalah kesiapan dari sumber daya manusianya.
“Jadi, masih ada ketidakberanian untuk pindah ke sini (transformasi digital). Tetapi, kalau sudah berani memindahkan yang analog ke digital maka orang tidak akan berani lagi berbuat kecurangan,” ungkap Virgo. (mcr18/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mercurius Thomos Mone