jpnn.com, PASURUAN - Para perangkat desa di Pasuruan, Jawa Timur mengeluhkan cara merealisasikan dana desa. Penyebabnya adalah ketidakpahaman para perangkat desa tentang aturan penggunaan dana desa.
Keluhan itu terungkap adalam pertemuan antara anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun dengan konstituennya dalam masa reses, Senin (13/3) sore. Dalam kesempatan itu, Misbakhun menggelar serap aspirasi dan silaturahmi dengan konstituennya di Desa Branang, Kecamatan Lekok, Pasuruan.
BACA JUGA: Misbakhun Ajak Konstituennya Tepis Hoaks PKI di Uang BI
Seorang perangkat Desa Branang bernama Alimudil mengatakan, desanya sebenarnya tergolong minus. Karenanya, kedatangan Misbakhun di Desa Branang membawa harapan tersendiri bagi warga.
Namun, kucuran dana desa memang tak serta-merta membuat desa semakin maju. "Kami berharap semoga beliau dengan didukung perangkat yang ada, mampu meningkatkan pembangunan di kawasan timur Pasuruan yang masih minus," ujarnya.
BACA JUGA: Golkar Gerah Disebut Terima Uang Haram e-KTP Rp 150 M
Sedangkan Camat Lekok, M. Nurcholis mengharapkan upaya percepatan pembangunan di daerahnya. Pasalnya, masih ada kesenjangan pembangunan antara wilayah timur dan barat Pasuruan.
Menanggapi hal itu Misbakhun mengatakan, 57 persen dari APBN di era Presiden Joko Widodo ini justru ditransfer ke daerah. Di dalamnya termasuk dana desa.
BACA JUGA: Politikus Golkar: KPK Tak Perlu Takut Usut Kasus e-KTP
Namun, anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan itu tak menampik adanya kekhawatiran di antara perangkat desa dalam menggunakan dana desa. Sebab, salah-salah bida diproses hukum.
Karenanya Misbakhun menawarkan solusi. Politikus Golkar itu berjanji menyampaikan masalah-masalah tentang dana desa kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai mitra Komisi XI agar turun ke Pasuruan guna memberikan bimbingan teknis pelaksanaan dana desa.
"Agar tidak ada keraguan dalam menggunakan dana desa. Saya juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja mitra komisi XI yang menaungi pelaksanaan dana desa melalui Fraksi Partai Golkar," cetusnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Udik Januantoro mengakui, Lekok adalah salah satu kecamatan yang minus. Karenanya dia berharap kondisi Lekok bisa lebih baik dengan dana desa.
"Perangkat desa harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan APBDesa (anggaran pendapatan dan belanja desa, red) agar tidak menyalahi aturan," ujar Udik yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Pasuruan itu.(jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aseeekkk... Desa Segera Digelontor Dana Melimpah
Redaktur : Tim Redaksi