jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengingatkan pemerintahan Jokowi - JK untuk menata secara baik skema gaji PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 yang akan dibebankan kepada pemerintah daerah.
Apalagi, Presiden ketujuh RI tersebut baru-baru ini juga menjanjikan gaji setara PNS golongan IIA untuk seluruh perangkat desa. Hal ini jelas akan memberatkan pemda yang mayoritas mengalami kesulitan anggaran.
BACA JUGA: Saran Buat Jokowi terkait Polemik Gaji PPPK
"Jadi prinsip perencanaan yang tertata baik, semestinya harus dibicarakan dahulu. Belum lagi ada beban terhadap janji presiden untuk memberikan gaji setara golongan IIA bagi perangkat desa," kata Herman kepada JPNN, Senin (28/1).
Politikus Partai Demokrat ini mendorong pemerintah pusat membuat perencanaan ulang mengenai skema gaji PPPK.
BACA JUGA: Pilpres, Fadel: Tidak Ada Kata Netral untuk Honorer K2
Sebab, bila dibebankan sepenuhnya ke daerah, harus dipikirkan juga kemampuan keuangan pemda untuk membangun daerahnya.
BACA JUGA: James Raup Ratusan Juta dari Honorer K2 yang Ngebet jadi PNS
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK dari Honorer K2 Berpotensi Terganggu Polemik Gaji
Secara prinsip, lanjut legislator asal Jawa Barat ini, baik penerimaan CPNS maupun PPPK, harus direncanakan secara matang sehak awal. Tidak hanya formasi yang akan dipenuhi, tapi juga skema anggarannya.
BACA JUGA: Pilpres, Fadel: Tidak Ada Kata Netral untuk Honorer K2
"Dibandingkan harus terburu-buru, kemudian memberikan janji tapi dalam prosesnya membutuhkan dukungan dari pemda. Kasihan juga pemda kalau beban-bebannya terus meningkat dari sisi anggaran rutin," tandas politikus yang kondang disapa dengan panggilan Hero ini.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kecewa Sama Jokowi, Honorer K2 Rapatkan Barisan Menangkan Prabowo - Sandi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam