jpnn.com, KENDAL - Sebanyak 169 perawat honorer di Puskesmas yang berada di Kabupaten Kendal, Jateng, nasibnya sungguh mengenaskan.
Pasalnya, mereka saat ini hanya menerima honor sebesar Rp75 ribu hingga Rp100 ribu per bulannya. Bahkan ada sebagian lain yang tidak mendapatkan honor.
BACA JUGA: 6.000 Guru Honorer Terancam Dirumahkan
Demikian disampaikan perawat dari Puskesmas Pageruyung, Yusinta Purbarini, dalam kegiatan tanya jawab pada acara Seminar Keperawatan 'Membangun Kualitas dan Profesionalisme Menuju Kesejahteraan Perawat', yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Perawat Honorer Indonesia Kendal (FKPHIK), di Pendopo Kabupaten Kendal, Kamis (18/5).
Yusinta mengaku dirinya telah mengabdi selama 10 tahun sebagai perawat honorer di Kabupaten Kendal.
BACA JUGA: Dosen Berijazah S2 dan S3 Digaji Rp 1,8 Juta
Namun selama bekerja, honor yang diterimanya hanya sekitar antara Rp75 ribu hingga Rp100 ribu per bulannya.
"Sebenarnya kami cukup dongkol dengan keadaan seperti ini. Bagaimana tidak, kami berusaha bekerja dengan profesional dan maksimal namun honor yang diperoleh hanya sekadarnya saja. Bahkan sebagai perawat honorer, tidak jarang kami bekerja melebihi dari mereka yang merupakan PNS," keluhnya.
BACA JUGA: Perawat di Pedalaman Digaji Rp 100 Ribu per Bulan
Acara seminar tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Kesejahteraan PPNI Provinsi Jateng, Supriyadi; Ketua Majelis Komite Etik Keperawatan PPNI Provinsi Jateng, Arwani; Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono, dan Bupati Kendal, Mirna Annisa yang diwakili Plt Dinkes Kendal, Sri Mulyani. Acara juga dihadiri para perawat dari luar kota seperti Kudus, Boyolali, dan Batang.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono menyatakan dirinya baru mengetahui kalau kondisi perawat honorer ternyata memprihatinkan.
Hal ini karena selaku dewan, dirinya baru mendapatkan laporan seperti ini langsung dari perawat honorer.
"Terus terang kami baru tahu kondisi perawat honorer di Kabupaten Kendal, karena selama ini tidak pernah ada yang melaporkan hal ini. Memang ada beberapa kendala yang menyebabkan anggaran honor tidak bisa dicairkan bagi mereka yang belum PNS. Misalnya untuk tenaga kesehatan honorer, salah satu syaratnya Puskesmas diharuskan sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Masalahnya selama ini di Kendal belum berstatus BLUD," ujarnya.
Menurut Prapto Utono, bila masih memungkinkan maka akan diajukan anggaran sebesar Rp12 Miliar pada APBBD Perubahan 2017, karena pada dasarnya Kabupaten Kendal mampu untuk mengakomodir hal tersebut.
Kalaupun tidak, maksimal pada 2018 mendatang sudah bisa direalisasikan karena tagline RPJMD salah satunya memiliki fokus pada bidang kesehatan yakni agar menjadi murah dan terjangkau masyarakat luas.
"Diusahakan secepatnya nanti akan diajukan di APBD Perubahan 2017, karena kalau dihitung-hitung jika 1.000 perawat diakomodir Rp1 Juta selama 1 tahun maka hanya akan menghabiskan Rp12 Miliar. Anggaran ini masih terjangkau bagi Kabupaten Kendal," paparnya.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kendal, dr Sri Mulyani berharap tenaga kesehatan lebih profesional, berkualitas dan kinerja lebih baik.
"Masih tingginya kematian ibu dan anak, jumlah balita kurang gizi menjadi indikator pelayanan kesehatan masih rendah. Untuk itu, perawat yang ada harus meningkatkan profesionalismenya," ucapnya. (yog)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BNP2TKI Ingin Tenaga Perawat ke Jepang Bertambah
Redaktur & Reporter : Soetomo