jpnn.com, BREBES - Larangan untuk demo menuai kritik dari perawat honorer K2 yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil rekrutmen Februari 2019.
Pasalnya, ide demo muncul karena proses penetapan NIP belum juga dilakukan lantaran masih menunggu beberapa regulasi turunan dari Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
BACA JUGA: Penjelasan KemenPAN-RB soal Masa Kontrak PPPK, Jangan Kaget ya
"Pak Bima Haria Wibisana (Kepala Badan Kepegawaian Negara), kalau honorer K2 yang lulus PPPK dilarang untuk demo tolong dong percepat NIP dan SK kami," kata Icha, perawat honorer K2 kepada JPNN.com, Sabtu (17/10).
Icha yang juga pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Brebes mengeluhkan sampai kapan mereka harus menunggu. Ini sudah bulan ke-20 belum juga diangkat PPPK secara resmi.
"Kapan Pak Bima, kami diangkat. Tolong selesaikan 51.293 PPPK yang saat ini menunggu dengan harap-harap cemas. Ingat bapak, tugas pemerintah masih banyak lagi yaitu menyelesaikan honorer K2 yang belum lulus dan belum ikut tes PPPK," tuturnya.
Perawat di RSUD Kabupaten Brebes ini heran dengan sikap pemerintah yang tidak lepas dari sikap memberi harapan palsu pada PPPK.
BACA JUGA: 4 Hal yang Dilakukan Pemerintah untuk Melindungi 51.293 PPPK
Sebelumnya, kata dia, pemerintah menjanjikan jika Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK terbit, prosesnya pengangkatan akan dipercepat. Setelah terbit, pemerintah beralasan masih banyak regulasinya.
"Kok muter-muter banget sih aturannya. Coba kurang sabar apalagi honorer K2. Sejak dulu kami selalu dipersulit. Apa dosa kami," tanya Icha.
Dia meminta belas kasihan pemerintah agar prosesnya penetapan NIP dan SK PPPK bisa dipercepat.
"Kasihanilah honorer K2 bapak-bapak pejabat yang terhormat. Banyak yang menunggu NIP dan SK PPPK ini dengan harap-harap cemas. Waswas bila usia tidak memungkinkan lagi untuk menunggu lama," tandasnya. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad