jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Dave Laksono meminta agar sistem pemerintahan daerah diperbaiki. Hal ini menyusul banyaknya kepala daerah yang berurusan hukum terkait kasus dugaan korupsi.
"Yang bisa bicara bukan perbaikan moral individu atau organisasi, akan tetapi sistem roda pemerintahan daerah," kata Dave di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (27/10).
BACA JUGA: Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Presiden Jokowi Ikut Rugi
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, sistem menjalankan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) jangan hanya sekadar pelaporan keuangan, ada bukti dimasukkan atau tidak.
"Tapi, sistem pengawasan itu secara terbuka. Jadi semua uang masuk semua uang yang keluar, semua izin yang masuk, izin yang keluar itu jelas terbuka dan terdata secara umum," paparnya.
BACA JUGA: Ponakan Setnov Mengaku Setor USD 100 Ribu ke Aziz Syamsuddin
Dave mengatakan dengan demikian bupati tidak mengeluarkan izin semaunya. Tapi, harus seluruh instansi terkait secara terdata, dan terbuka. Tidak cuma izin, Dave menyatakan, rotasi kepala dinas, camat, lurah, dan semua instansi kabupaten itu semua terbuka dengan mengundang universitas maupun, kejaksaaan.
Sehingga kepala daerah tidak sewaktu-waktu dan semena-semena saja mengganti camat atau pejabat. Namun, ada proses yang diikuti maupun dipatuhi sehinga masyarakat menjadi tahu. Pejabat terkait juga memiliki tanggung jawab jelas karena diawasi masyarakat.
BACA JUGA: Setahun Anies Baswedan: OK OCE Sudah Tak Terurus
"Bukan hanya sekonyong-konyong membayar kepala daerah karena itulah yang terjadi," jelasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Mendukung Penuh Penuntasan Masalah Honorer
Redaktur & Reporter : Boy