Perbaiki Legislasi, DPD Gandeng Perguruan Tinggi

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupaya cekatan untuk memperbaiki kualitas legislasi, menyusul dikabulkannya permohonan judicial review atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan. Pascaputusan MK itu, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD langsung menggandeng 33 perguruan tinggi se-Indonesia untuk mengkaji berbagai RUU terkait dengan daerah melalui satu kerjasama yang ditandatangani hari ini (28/3) di gedung DPD RI.

Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan memperkuat DPD dalam menyusun RUU terkait daerah. "Agar tidak ada lagi undang-undang yang berpotensi merugikan daerah. Hari ini dimulai dengan tiga perguruan tinggi," kata Irman  usai penandatanganan kerjasama dengan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Dr Fasich, Apt, Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret, Prof Dr Ravik Karsidi, M.S dan Rektor Universitas Panca Bhakti, Dr Ir Rahmatullah Rizieq, M.Si.

Irman menambahkan, sebagaimana putusan MK maka hasil kajian RUU inisiatif DPD harus dibahas dan ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden. "Sedangkan soal prioritas RUU apa yang menjadi target DPD, itu masih akan dibicarakan dengan alat kelengkapan DPD,” imbuh senator asal Sumatera Barat itu.

Sementara Ketua PPUU DPD I Wayan Sudhirta menambahkan, putusan MK mewajibkan pembahasan RUU melibatkan forum tripatrit lembaga tinggi negara, yaitu DPR, DPD dan Presiden. Karenanya, lanjut Wayan, DPR perlu mengatur hal itu dalam tata tertib (Tatib).
 
“Untuk itu, DPR harus mematuhi keputusan MK dan DPD akan terus berjuang secara optimal demi kepentingan daerah,” imbuh Wayan.

Keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU yang terkait dengan daerah, lanjut Wayan, sangat penting dan strategis agar tidak ada lagi UU yang merugikan daerah. Misalnya RUU terkait  dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

"Termasuk soal perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU anggaran pendapatan, dan belanja negara (APBN), dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama," pungkasnya.(fas/jpnn)