JAKARTA - Nama Anggito Abimanyu kembali disebut akan masuk ke lingkaran birokrat. Kali ini tidak di Kementerian Keuangan, namun di Kementerian Agama. Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos, Anggito merupakan calon kuat Direktur Jenderal (dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama.
Ketika dikonfirmasi, Anggito mengatakan belum mengetahui kabar tersebut. Namun, dia mengakui bahwa dirinya pernah dimintai masukan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali perihal pengelolaan aset dan dana haji.
"Sepertinya, waktu itu Pak Menteri tertarik (dengan masukan yang dipaparkan). Tapi, saya tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Saya tidak mau berspekulasi, lebih baik ditanyakan ke Kementerian Agama," ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (19/6).
Menurut mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementeria Keuangan yang kini menjadi Associate Professor di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, dalam pertemuan tersebut dirinya mengemukakan berbagai pandangan mengenai konsep manajemen aset dan dana haji yang nilainya memang sangat besar. "Kunci dari penyelenggaraan haji ini memang di manajemennya," katanya sembari mengaku tidak ingat persis kapan pertemuan tersebut berlangsung.
Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) yang ditemui di kantornya kemarin, tidak mau mengomentari lebih dalam tentang penunjukkan Anggito Abimanyu sebagai Dirjen PHU untuk menggantikan Slamet Riyanto. "Kamu (wartawan, Red) dapat kabar dari mana," ucapnya.
SDA berharap masyarakat bersabar hingga ada proses pelantikan eselon I. Selama belum ada pelantikan, SDA tidak mau berkomentar tentang penunjukkan Anggito. Dia juga belum bisa menerangkan usulan formulasi pengelolaan dana haji yang sempat disodorkan Anggito kepada dirinya.
Namun demikian, informasi yang didapat dari Kementerian Agama menyebutkan, masa bakti Slamet Riyanto, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), akan segera habis. Bulan depan, pejabat yang mengurusi bidang haji ini akan memasuki masa pensiun.
Di internal Kemenag belum ada kabar pasti terkait rencana ini. Posisi Slamet Riyanto sendiri bisa jadi akan diperpanjang masa kerjanya. Kemungkinan ini muncul karena saat ini persiapan pelaksanaan haji musim 1433 Hijriah sedang genting-gentingnya.
Pemerintah dan DPR masih terus bekerja keras untuk merampungkan pembahasan ketetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Selain itu, persiapan lain seperti penerbitan visa haji dan perburuan pemondokan juga belum tuntas 100 persen.
Sejumlah pegawai di Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemenag belum mendapatkan jadwal adanya pelantikan pejabat eselon I. "Kalau pak Slamet mau pensiun memang benar," ujar salah satu pegawai PIH.
Dia bagian lain, kabar masa pensiun Dirjen Haji Slamet Riyanto yang tinggal sebulan lagi diperkuat oleh pernyataan anggota Komisi VIII DPR Choirun Nisa. Sebagai anggota parlemen mitra Kemenag, Nisa mengatakan, penunjukkan pejabat di eksekutif di luar wewenang parlemen. "Intinya pembahasan BPIH harus terus dikebut. Insyallah minggu depan dimulai lagi," kata dia.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Eko Prasojo menuturkan, penentuan pejabat eselon I memang dibahas oleh beberapa kementerian. Termasuk di antaranya adalah Kemen PAN-RB. "Tapi yang ikut adalah tingkat menterinya. Saya kan wamen," tandasnya. Eko mengatakan belum tahu jika ada kabar penunjukan Anggito Abimanya sebagai Dirjen PHU Kemenag. (owi/wan/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perbaiki Pengelolaan Haji, Kemenag Gaet Anggito
Redaktur : Tim Redaksi