jpnn.com, JAKARTA - Ekonomi syariah di Indonesia berpotensi menjadi pendekatan alternatif dan 'motor baru' untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Potensi ekonomi syariah sebagai motor baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional terlihat dari daya tahan industri keuangan syariah sepanjang pandemi pada 2020.
BACA JUGA: Bank Syariah Indonesia Diharapkan Bisa Memfasilitasi Seluruh Kebutuhan Pelaku Industri
Nah untuk memaksimalkan potensi tersebut, kolaborasi dan berbagai kebijakan inovatif harus dilakukan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan.
Meski di tengah pandemi yang telah mengakibatkan stagnasi kegiatan ekonomi yang memicu kesulitan moneter yang terjadi sepanjang tahun lalu, industri keuangan syariah bisa tumbuh hingga melampaui capaian industri keuangan konvensional.
BACA JUGA: Disebut Munafik Oleh Dokter Lee, Kartika Putri Merespons Begini
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepanjang 2020 pertumbuhan aset industri keuangan syariah mencapai 21,48 persen menjadi Rp1.770,32 triliun.
Jumlah ini mencakup aset yang dimiliki industri perbankan syariah sebesar Rp593,35 triliun, pasar modal syariah Rp1.063,81 triliun, dan IKNB syariah Rp113,16 triliun.
BACA JUGA: Agnez Mo dan Ariel Noah Saling Tulis Nama Panggilan di Jari Masing-masing, Ada Tanda Love, Cie..
Pertumbuhan positif di sektor industri perbankan syariah juga terjadi sepanjang 2020.
Hingga akhir tahun lalu, pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia tumbuh 9,5 persen secara tahunan, jauh di atas pertumbuhan pembiayaan industri perbankan nasional di level -2,41 persen.
Pertumbuhan ini ditopang ketahanan yang cukup baik dengan rasio CAR sebesar 21,59 persen, NPF Gross 3,13 persen, dan FDR 76,35 persen.
“Indikator-indikator ini memberikan kepercayaan akan lebih bagus di 2021. Kita bisa menjadi kelas dunia mengalahkan negara-negara lain,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Webinar Sharia Economic Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2021, Selasa (19/1).
Ada empat hal yang harus dilakukan pelaku industri keuangan serta perbankan syariah agar mampu membawa Indonesia menjadi negara terdepan dalam penerapan ekonomi dan keuangan syariah.
Pertama, harus ada upaya bersama agar market share keuangan syariah di Indonesia bisa tumbuh hingga target sebesar 20 persen.
Kedua, inklusi dan literasi keuangan syariah harus ditingkatkan. Ketiga, pelaku industri keuangan syariah harus menghadirkan lebih banyak lagi produk berbasis syariah.
Terakhir, penggunaan teknologi serta SDM yang tangguh untuk menghadirkan akses layanan keuangan syariah yang masif, luas, murah dan akurat.
“Kami sambut baik rencana Kementerian BUMN menggabungkan tiga bank syariah yang dimiliki kementerian. Ini akan menjadi pengungkit dan benchmark baik dari segi produk, inovasi, akses masyarakat, SDM, dan menjadi role model, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi juga level regional dan global,” tuturnya.
Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely mengatakan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk., sebagai entitas hasil merger tiga bank syariah milik negara bisa membantu mempercepat perwujudan multiplier effect bagi ekonomi nasional.
Melalui merger, diharapkan skala cakupan dan layanan perbankan syariah bisa semakin menjangkau masyarakat.
Apalagi, nantinya Bank Syariah Indonesia akan beroperasi dengan mengandalkan keberadaan 1.200 cabang dan 20 ribu lebih pekerja yang tersebar di seluruh Tanah Air.
"Kementerian BUMN berharap proses konsolidasi Bank Syariah Indonesia sepanjang 2021 berjalan lancar. It’s a journey and it’s important. Di masa sekarang memang seharusnya konsolidasi dilakukan untuk memperkuat posisi masing-masing player di perbankan, agar bisa menjaga relevansi product offering ke nasabah maupun menjaga governance dari implementasi ekspansi BSI,” harap Nawal.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy