jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzily mengatakan perbedaan penetapan awal Ramadan antara Muhammadiyah dan pemerintah harus tetap dihargai.
Hal itu lantaran keduanya sama-sama memiliki dasar hukum.
BACA JUGA: Terjaring Balap Liar Ketika Ramadan, Siap-Siap Tak Pakai Motor Saat Lebaran
"Dengan adanya perbedaan ini, tentu kita tidam harus berpolemik. Keduanya memilki dasar hukum yang kuat menurut fikih Islam dalam penentuan awal Ramadan," kata Ace Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/4).
Menurut Ace, perbedaan antara pemerintah dengan Muhammadiyah itu bagian dari khazanah kekayaan umat Islam dalam menentukan awal Ramadan.
BACA JUGA: Selama Ramadan THM Tutup, Rumah Makan Diizinkan Buka
"Bagi kami, perbedaan ini bagian cara kita menyikapi bagaimana melihat perbedaan secara bijaksana. Seharusnya tak perlu dipersoalkan," tuturnya.
Ace juga menyebutkan yang terpenting ialah menjaga kesucian Ramadan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut.
BACA JUGA: Doni Salmanan Menjalani Ramadan di Tahanan, Begini Kondisinya
Diketahui, pemerintah menetapkan 1 Ramadan pada Minggu, 3 April 2022 melalui Sidang Isbat Kementerian Agama (Kemenag) dan metode Rukyatul Hilal.
Sedangkan Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1443 H pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan pada metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. (mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tante Ernie: Ramadan Pertama Tanpa...
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Kenny Kurnia Putra