Perbedaan Data IDI dan Pemerintah Soal Pasien Meninggal Akibat Corona Bikin Cemas

Minggu, 19 April 2020 – 20:34 WIB
Warga tampak mengevakuasi Jenazah. Foto: pojoksatu/jpg

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menyoroti polemik perbedaan data jumlah kematian akibat corona antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

IDI menyebut jumlah kematian akibat Covid-19 sebanyak 1.000 kasus, termasuk pasien dalam pengawasan (PDP). Data ini berbeda dengan pemerintah yang menyatakan hingga Minggu (19/4), kematian akibat corona sebanyak 582 orang.

BACA JUGA: Sebelas Penjara Disiapkan untuk Pelanggar Pembatasan Sosial

Melki menyatakan IDI semestinya tinggal kontak untuk bertemu dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 atau Kemenkes guna menyinkronkan data yang dimiliki masing-masing.

"Perbedaan data yang disampaikan ke publik semacam ini tidak memberi pesan positif kepada publik malah menimbulkan kecemasan dan ketakutan," kata Melki saat dihubungi JPNN.com, Minggu (19/4).

BACA JUGA: Virus Corona Makin Meluas, Khofifah Sebut Tiga Daerah Sepakat PSBB

Politikus muda Partai Golkar itu menambahkan ukuran dan parameter penentuan angka kematian pasien karena Covid-19 pasti beda sehingga semua pihak terkait harus duduk bersama berbicara secara objektif.

"Tidak perlu diumbar ke publik perbedaan semacam ini karena tidak berdampak positif," ungkap Melki.

BACA JUGA: Ilmuwan Ungkap Pengujian Vaksin Corona ke Manusia Rampung Agustus 2020

Menurut Melki, saat ini perlu kerja sama dan sinergi antara
Saat ini perlu kerja sama dan sinergi antara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Kemenkes dan semua kementerian/lembaga.

Termasuk pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, legislator dari pusat sampai daerah, berbagai pihak swasta dan tokoh masyarakat termasuk organisasi profesi kesehatan dokter, perawat, bidan, apoteker dan lainnya. "Sehingga penanganan Covid-19 lebih efektif," katanya.

Komisi IX DPR mendorong pertemuan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 dan Kemenkes dengan organisasi profesi kesehatan sering dan intensif dilakukan sehingga jangan lagi ada perbedaan data semacam ini.

Ia menegaskan semua pihak harus tetap sinergi untuk bersatu padu dan berbagi tugas satu sama lain.

"Solidaritas dan gotong royong masyarakat masyarakat makin kuat di lapangan apabila para penentu dan pelaku kunci penanganan Covid-19 bisa sering duduk bersama dan saling kerja sama," kata Melki.

Sekali lagi, ia meminta, tidak perlu mempertontonkan perbedaan, yang justru akan membuat bingung masyarakat. "Iya (membuat) bingung, cemas, dan takut jadinya," ungkap legislator dari Dapil II Nusa Tenggara Timur itu. (boy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler