JAKARTA - Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala klasik yang menghambat pembangunan infrastruktur. Karena itu, ke depan pemerintah berjanji lebih banyak melibatkan swasta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, ketidakjelasan pembiayaan itu menjadi salah satu penyebab minimnya proyek infrastruktur. Bahkan, proyek yang sudah berjalan pun tidak sedikit yang berhenti karena tidak ada kejelasan pembiayaan. "Karena itu, kita akan tarik lebih banyak swasta dengan memperkuat skema public private partnership (kerja sama pemerintah dan swasta)," ujarnya kemarin (8/10).
Menurut Bambang, pemerintah segera menyeleksi proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas. Lalu, menetapkan dengan jelas proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN, serta proyek yang akan dibiayai dengan skema public private partnership. "Termasuk apakah suatu proyek diserahkan kepada BUMN atau ke swasta," katanya.
Dia mengakui, selama ini juga ada beberapa proyek dengan skema public private partnership yang mengalami kendala. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). "KPPIP jadi andalan untuk mempercepat proyek infrastruktur," ucapnya.
Sebagaimana diwartakan, KPPIP dipersiapkan untuk mengelola proyek prioritas yang harus dibangun dalam 1-5 tahun ke depan. Itu sesuai arahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Karena itu, proyek-proyek berskala besar dan prioritas nanti langsung diawasi KPPIP.
Direktur Kerja Sama Pemerintah dan Swasta atau Public Private Partnership (PPP) Bappenas Bastari Pandji Indra menambahkan, keterlibatan swasta memang menjadi keharusan karena terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. "Dalam lima tahun ke depan, setidaknya Indonesia butuh USD 550,3 miliar," ujarnya.
Menurut Bastari, dana yang setara Rp 6.000 triliun itu dibutuhkan untuk membangun berbagai infrastruktur sepanjang periode 2015-2020. Mulai sektor transportasi, energi, perumahan, hingga telekomunikasi. "Kalau ingin ekonomi tumbuh baik, semua infrastruktur harus dibenahi," katanya.
Data Bappenas menunjukkan, infrastruktur jalan membutuhkan dana yang terbesar, yakni hingga USD 107 miliar. Lalu, infrastruktur sumber daya air USD 91,6 miliar, air bersih dan sanitasi USD 55,9 miliar, serta transportasi laut USD 47,2 miliar.
Meski demikian, Bastari mengakui, jika kebutuhan dana infrastruktur USD 550 miliar, itu tidak mudah didapat. Dia menyebutkan, pemerintah memiliki keterbatasan dana yang dialokasikan dalam APBN. Karena itu, pemerintah mendorong partisipasi swasta maupun BUMN dalam pembangunan infrastruktur. "Inilah yang nanti dijalankan dengan skema public private partnership," ujarnya. (owi/c22/oki)
BACA JUGA: Harga CPO Merosot, Penerimaan Bea Keluar Melorot
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenpera Optimis RUU Tapera akan Digodok Legislator Baru
Redaktur : Tim Redaksi