JAKARTA--Guna mempercepat program reformasi birokrasi, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) diminta jangan egois. LPNK diimbau tidak jalan sendiri-sendiri, namun harus tetap bersinergi satu sama lainnya.
"Jangan jalan sendiri-sendiri, nanti hasilnya (reformasi birokrasi) tidak maksimal. Malah ada yang tumpang tindih," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Eko Prasojo di Jakarta, Kamis (19/1).
Kalau perlu, lanjut Guru Besar Universitas Indonesia ini, harus ada pembagian tugas yang jelas agar kegiatan dan anggaran Kemenpan-RB serta seluruh LPNK dapat bersinergi. Dengan sinergitas ini otomatis mempercepat RB.
"Kalau program reformasi birokrasi jalan, visi pemerintahan di 2014 yaitu efficient government, competitive, competent, open, dan participative government dapat terwujud," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, Kemenpan-RB beserta instansi yang berada di bawah koordinasinya merupakan leading sector pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu harus mengarahkan semua kegiatannya pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Masing-masing instansi baik Kemenpan-RB, LAN, BKN, ANRI, BPKP harus berperan aktif. Jangan hanya satu dua yang menonjol, lainnya pasif," cetusnya.
Dalam proses reformasi birokrasi ini, Kemenpan-RB sebagai policy maker,, LAN sebagai competence base training dan research based policy, BKN berperan sebagai competence and IT based human resource management. Sedangkan BPKP menjadi audited system management untuk penjaminan pelaksanaan RB setiap instansi telah sesuai dengan yang diharapkan, baik penataan PNS maupun rekrutmen.
Untuk ANRI berperan sebagai back bone pelaksanaan RB khusudnya bidang pengelolaan arsip-arsip di seluruh instansi.
"Jadi intinya dalam mempercepat program reformasi perlu adanya harmonisasi guna mensinergikan kegiatan baik di Kemenpan&RB maupun LPNK. Juga penguatan RB internal seperti wilayah bebas korupsi dan melayani dan whistle blower system, memperkuat jaringan sistem informasi (data dan informasi), memperkuat koordinasi dan implementasi pelaksanaan pengembangan. Di samping perlu adanya integrasi fungsi dan perorangan (personal exchange)," pungkasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kumpul di Kantor Muhammadiyah, Para Tokoh Kritisi Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi