Permintaan Anis Matta tersebut terkait dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang membatalkan tiga Peraturan Daerah (Perda) minuman keras (Miras) masing-masing Perda Nomor 15 tahun 2006 untuk Kabupaten Indramayu, Perda Nomor 11 tahun 2010 untuk Kota Bandung dan Perda Nomor 7 tahun 2005 di Kota Tangerang.
"Apakah pemerintah tidak tahu bahwa kondisi masyarakat di bawah saat ini resah akibat putusan Mendagri mencabut Perda Miras. Seharusnya pemerintah lebih sensitif," tegas Anis Matta, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (10/1).
Sebelum keresahan itu semakin mengakumulasi, lanjutnya, DPR meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk segera menjelaskan keputusan membatalkan Perda Miras itu.
"Pemerintah dalam hal ini Mendagri sebaiknya segera menjelaskan soal pembatalan Perda Miras ini pada masyarakat, karena saat ini telah membuat masyarakat resah," tegas politisi PKS itu.
Selaku pimpinan DPR, Anis juga meminta Komisi II atau Komisi VIII DPR segera memanggil Mendagri untuk menjelasan mengenai alasan dan argumentasinya membatalkan Perda Miras tersebut.
"DPR perlu mendapat penjelasan secara konstitusi dari Mendagri atas sikapnya membatalkan Perda Miras tersebut," pungkas Anis Matta. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komnas HAM Selidiki Kematian Dua Tahanan Anak
Redaktur : Tim Redaksi