JAKARTA—Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menilai, aksi perdagangan manusia (trafficking) sudah memasuki masa darurat.
Pasalnya, hingga saat ini aksi trafficking ini sudah semakin merajalela akibat banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal.
“Saya sebutkan sekarang sudah pada masa yang disebut darurat trafficking. Ini sudah keterlaluan, kalau penempatan orang dengan disertai dengan aksi kejahatan. Kita telah berkoordinasi dengan Koordinator Harian Penanggulangan Traficking yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ,” terang Muhaimin di Jakarta, Kamis (3/1).
Muhaimin mengungkapkan, pemerintah kini telah menggandeng Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonessia (Apjati) dalam menempatkan pekerja formal ke luar negeri. Yakni, dengan memperkuat negosiasi ke negara-negara penempatan, sekaligus menanggulangi perdagangan manusia.
Dijelaskan, yang harus diatasi bersama adalah menyiapkan calon TKI menuju penempatan yang lebih formal. Misalnya, dengan peningkatan kualitas TKI.
“Saya juga bersepakat dengan teman-teman Apjati. Untuk apa kirim (TKI) banyak-banyak kalau untungnya juga tidak banyak. Karena itu kedepannya, kita harapkan itu tidak ada lagi penempatan yang bersifat massal. Penempatan harus terukur, harus terencana dengan kualitas kerja yang terjamin,” tukasnya. (cha/jpnn)
Pasalnya, hingga saat ini aksi trafficking ini sudah semakin merajalela akibat banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal.
“Saya sebutkan sekarang sudah pada masa yang disebut darurat trafficking. Ini sudah keterlaluan, kalau penempatan orang dengan disertai dengan aksi kejahatan. Kita telah berkoordinasi dengan Koordinator Harian Penanggulangan Traficking yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ,” terang Muhaimin di Jakarta, Kamis (3/1).
Muhaimin mengungkapkan, pemerintah kini telah menggandeng Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonessia (Apjati) dalam menempatkan pekerja formal ke luar negeri. Yakni, dengan memperkuat negosiasi ke negara-negara penempatan, sekaligus menanggulangi perdagangan manusia.
Dijelaskan, yang harus diatasi bersama adalah menyiapkan calon TKI menuju penempatan yang lebih formal. Misalnya, dengan peningkatan kualitas TKI.
“Saya juga bersepakat dengan teman-teman Apjati. Untuk apa kirim (TKI) banyak-banyak kalau untungnya juga tidak banyak. Karena itu kedepannya, kita harapkan itu tidak ada lagi penempatan yang bersifat massal. Penempatan harus terukur, harus terencana dengan kualitas kerja yang terjamin,” tukasnya. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dituntut Lebih Tinggi dari Nazaruddin, Angie Protes
Redaktur : Tim Redaksi