jpnn.com - DENPASAR - Pertumbuhan ekonomi Bali melambat, sebagaimana yang terjadi pada perekonomian nasional. Ditambah pula dengan nilai tukar rupiah yang makin terperosok. Lantas, bagaimana masa depan perekonomian Bali?
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat, selama satu semester tahun 2015, angka pertumbuhan ekonomi Bali masih bisa melampaui angka nasional. Yakni mencapai 6,12 persen. Cukup jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,9 persen.
BACA JUGA: Market Share Semen Merah Putih Meningkat
Meski begitu, sebagaimana dijelaskan Kepala BPS Provinsi Bali, Panusunan Siregar, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat mengalami perlambatan dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,38 persen.
“Meskipun mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, namun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Bali melambat,” jelasnya.
BACA JUGA: Asyik, Warga Jogja Kini Bisa Nikmati Pertalite
Pertumbuhan ini didorong oleh hampir semua lapangan usaha kecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang masih berkontraksi sebesar 5,60 persen. Pertumbuhan per kategori perekonomian Bali semester I-2015 yang tertinggi terjadi pada industri informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 9,4 persen; pertumbuhan industri jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,9persendan pertumbuhan industri jasa pendidikan sebesar 8,8 persen.
Sementara untuk beberapa lapangan usaha utama di Provinsi Bali seperti perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh sebesar 7,3 persen, 6,5 persen serta pertanian hanya tumbuh sebesar 4,0 persen.
BACA JUGA: Harga Ayam Pedaging dan Telur di Depok Terus Meroket
Lebih lanjut dikatakan Panusunan, jika dilihat dari segi pertumbuhannya, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2015 akan tetap ditopang oleh sektor pariwisata. Namun demikian beberapa sektor lapangan usaha akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, seperti industri penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1,27 persen.
Selanjutnya ada perdagangan yang menyumbang sebesar 0,64 persen, informasi dan komunikasi menyumbang sebesar 0,61 persen. “Sedangkan pertanian juga memberikan sumbangan sebesar 0,60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Bali,” jelasnya.
Meskipun tumbuh cukup baik, namun pada tahun 2015 ini, sumbangan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami perlambatan. Hal ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan angka kunjungan wisman yang berkunjung ke Bali selama tahun 2015.
Tercatat, hanya mencapai 10,84 persen. Padahal, pada semester yang sama tahun sebelumnya mampu menembus angka 15,75 persen.
Selain itu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Bali dikatakan Panusunan Siregar disebabkan dari sisi pengeluaran. Penunjang utama pertumbuhan masih dipengaruhi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, dan ekspor dengan masing-masing kontribusi 7,86 persen, 7,52 persen, dan 21,92 persen.
Sementara itu, Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyatakan bahwa tekanan inflasi Bali selama tahun 2015 masih berada di bawah angka nasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi Setyowati menjelaskan, inflasi kumulatif Bali selama periode Januari sampai dengan Juni 2015 tercatat mencapai 0,92 persen atau lebih rendah dari tekanan inflasi nasional. “Inflasi kumulatif tahun kalender Januari-Juli 2015 ini masih tercatat sebagai inflasi terendah selama tujuh tahun terakhir di Provinsi Bali,” jelasnya.
Tekanan inflasi pada periode enam bulan pertama tahun 2015 dikatakan Dewi disebabkan karena kenaikan harga berkenaan dengan libur panjang sekolah dan Hari Raya Galungan, Idul Fitri dan Kuningan yang terutama terjadi pada kelompok transportasi, bahan makanan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan jasa keuangan.
Tekanan inflasi, lanjut dia, terjadi di seluruh kota sampel penghitungan Inflasi di Bali terutama di Denpasar dan Singaraja, Kabupaten Buleleng. Dewi menjelaskan, Kota Denpasar mencatat inflasi sebesar 0,93 persen itu meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi itu serupa dengan Singaraja, tekanan inflasi bulanan Juli 2015 menunjukkan pergerakan inflasi sebesar 0,87 persen.
Menanggapi tingginya inflasi Juli yang terjadi secara nasional dan merata di seluruh kota di Indonesia, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan terus berupaya melakukan pengendalian harga baik melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan SKPD terkait.
Program kerja TPID akan difokuskan pada aspek produksi, distribusi, serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui sosialisasi dan publikasi serta memberikan imbauan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga.
"Menghadapi pergerakan harga di semester kedua 2015 ini, TPID Provinsi Bali optimis bahwa dengan berbagai kegiatan pengendalian inflasi, stabilitas harga dapat terjaga sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat," lanjut Dewi.
Sementara itu, di sektor tenaga kerja, BPS mengklaim bahwa selama semester I 2015 menunjukkan kemampuan daya serap tenaga kerja membaik. BPS mencatat, ada peningkatan tenaga kerja sebesar 152,5 ribu orang. Maka, sampai dengan akhir semester I tahun 2015, penduduk yang bekerja di Bali mencapai 2,42 juta orang.
Membaiknya kegiatan investasi selama triwulan I 2015 telah memberikan efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah angkatan kerja selama triwulan I.
Pada semester I tahun 2015 terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 142,03 ribu orang dari 2,31 juta orang pada Agustus 2014 menjadi 2,45 juta orang. Apabila dibandingkan dengan posisi periode yang sama di tahun 2014, terdapat kenaikan angkatan kerja sebanyak 48,36 ribu orang.
Peningkatan angkatan kerja menunjukkan bahwa, penduduk yang dalam usia produktif di Provinsi Bali terus meningkat yang memiliki konsekuensi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya bagi angkatan kerja yang baru masuk bursa tenaga kerja.
Meningkatnya penyerapan tenaga telah berdampak positif terhadap terjaganya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali yang hanya mencapai 1,40 persen atau turun dibanding TPT periode tahun 2014 sebesar 2,10 persen, namun stagnan dibandingkan pada periode semester I tahun 2014.
Secara sektoral, penyerapan tenaga kerja pada selama tahun 2015 relatif bervariasi. Beberapa sektor yang mengalami peningkatan mencakup sektor industri, perdagangan, dan keuangan masing-masing sebesar 18,3 persen, 6,9 persen, dan 47,5 persen.
Sementara sektor pertanian, konstruksi, transportasi, jasa kemasyarakatan, dan lainnya (pertambangan dan penggalian serta LGA) mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,5 persen, 22,9 persen, 7,8 persen, 2,4 persen, dan 40,4 persen.
Namun, data BPS yang menunjukkan capaian positif tersebut dianggap tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Beberapa pengamat menilai lesunya perekonomian Bali belakangan sangat mengkhawatirkan.
AA Ngurah Alit Wiraputra, pengamat ekonomi yang juga adalah Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bali, menyebutkan kondisi perekonomian Bali saat ini sudah berada di ambang kritis.
Pasalnya perekonomian Bali dikatakan Alit saat ini hanya tergantung pada sektor pariwisata saja. “Sementara kualitas dari sektor pariwisata ini mengalami penurunan yang cukup signifikan,” jelasnya.
Meskipun data BPS menyebutkan jika jumlah kunjungan wisatawan ke Bali mengalami peningkatan, namun diakui Alit jumlah uang yang dibelanjakan wisatawan asing selama tinggal di Bali justru mengalami penurunan.
Hal ini dikatakannya karena saat ini Bali dikatakan Alit tidak lagi menjadi destinasi utama bagi wisatawan asing. Biasanya setelah datang ke Bali, wisatawan ini akan mengunjungi daerah lain seperti Lombok atau Jawa timur. “Sehingga mereka tidak terlalu boros dalam membelanjakan uangnya di Bali,” lanjutnya.
Lantas apa yang harus dilakukan? Ketika ditanya demikian, Alit menyebutkan jika untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali secara riil, pemerintah harus lebih aktif lagi dalam mendukung sektor riil sebagai penunjang perekonomian Bali.
Adapun sektor riil yang dimaksud Alit adalah sektor UMKM, hal ini karena sektor ini yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat selama tahun 2015. “Sektor pariwisata memang tetap menjadi sektor utama penunjang pertumbuhan ekonomi Bali, namun pemainnya sudah cukup banyak, sehingga sektor UMKM ini harus diberikan perhatian yang cukup besar,” ungkapnya.
Selain sektor UMKM, pemerintah diharapkan juga harus mampu memberikan perhatian untuk sektor pertanian. Hal ini dikatakannya karena sektor pertanian ini menjadi sektor utama bagi sektor pangan di Bali.
Dengan adanya revitalisasi di sektor pertanian ini, maka sektor konsumsi di Bali tidak akan menjadi penyebab meningkatnya laju inflasi Bali. Hal ini karena ketersediaan bahan pangan yang sudah mencukupi sehingga kestabilan harga dikatakannya bisa tetap terjaga.
Lebih jauh, Alit juga menyebut, mata uang rupiah yang makin tak berdaya melawan dolar Amerika (USD) juga makin memperburuk keadaan. Untuk diketahui, saat ini rupiah nyaris menyentuh angka Rp 14 ribu per USD atau berada pada kisaran Rp 13.800.
Menurut Alit, menguatnya nilai tukar USD berpotensi merugikan perekonomian Bali. “Hal ini karena transaksi kita sudah harus dilakukan dengan rupiah, sehingga naiknya dolar saat ini hanya menguntungkan wisatawan, karena mereka bisa mengunjungi destinasi wisata selain Bali,” jelasnya.
Lanjut Alit, pelemahan rupiah juga memukul sektor industri. Pasalnya seluruh komponen industri masih tergantung pada komponen impor yang harus dibeli dengan mata uang USD. Sehingga penguatan nilai tukar ini berpotensi meningkatkan biaya produksi dan membawa dampak pada harga produk yang melambung.
Dengan naiknya harga produk ini, maka dikatakan Alit akan memicu meningkatnya laju inflasi di Bali. “Jadi menguatnya nilai tukar dolar itu tidak berdampak baik pada perekonomian Bali, malah sebaliknya, karena saat ini sektor industri di Bali masih bergantung pada komponen impor,” ungkapnya.
Kondisi itu diakui pula oleh beberapa pelaku industri di Bali. Salah satunya adalah IGNA Dhivayana. Menurut pelaku industri properti ini, pertumbuhan ekonomi Bali yang melampaui angka pertumbuhan nasional ini tidak membawa dampak pada sektor industri.
Penurunan sektor ini dikatakan Dhiva dapat dilihat dari tingkat penjualan produk properti di Denpasar yang mengalami penurunan hingga 80 persen. “Sektor properti saat ini tidak mengalami pertumbuhan, bahkan cenderung menurun hingga 80 persen,” jelasnya.
Dhiva mengaku, selama tahun 2015 hasil penjualannya merosot tajam. Alhasil, target yang dipatok pun meleset. Dia pun harus menurunkan harga. Seperti yang dicontohkannya, untuk satu unit rumah yang berlokasi di pinggir Kota Denpasar, Dhiva mengaku harus menurunkan harga jual rumah hingga 20 persen. Dari harga normal di kisaran Rp 850 juta harus diturunkan menjadi Rp 800 juta per unitnya.
Selain menurunkan harga hingga 20 persen, unit yang terjual diakui Dhiva juga mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2014, penjualan unit bisa mencapai 3 unit per bulan, namun selama tahun 2015 penjualan unit per bulannya mengalami penurunan. Dalam waktu empat bulan hanya bisa menjual tiga unit rumah.
“Harganya terpaksa diturunkan karena jika tidak maka kami tidak bisa memutar uang sehingga akan berdampak pada proyek lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, Made Resmini, salah seorang pelaku UMKM di Denpasar juga mengakui dampak buruk dari pertumbuhan ekonomi Bali saat ini. “Pasalnya pelaku industri ini sangat tergantung pada pasokan produk bahan baku yang harganya mengalami kenaikan cukup tinggi,” ungkap pelaku UMKM yang bergerak di bisnis kuliner ini.
Resmini mengaku sangat merasakan dampak harga-harga komoditas bahan pokok yang flktuatif. Naik turunnya begitu cepat. Misalnya beras, bumbu dapur, serta daging ayam dan sapi. (kusuma yuni/aim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Diminta Bikin Gerakan Tukar Dolar
Redaktur : Tim Redaksi