jpnn.com, JAMBI - Rencana penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ternyata bukan tanpa masalah.
Setelah Wali Kota Jambi Sy Fasha memastikan akan meninjau ulang perekrutan itu mengingat tidak adanya anggaran untuk gaji PPPK, sekarang giliran
BACA JUGA: 243 Honorer K2 Pemkot Batam Diusulkan Jadi PPPK
Pemkab Batanghari yang terancam tidak bisa menggelar tes PPPK.
Pasalnya, hingga instruksi ini di keluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Batanghari juga belum memiliki anggaran untuk melakukan penerimaan tersebut.
BACA JUGA: Sukirno Ditemukan Tewas Gantung Diri di Bawah Tower Air
Pelaksana Tugas Asisten I Setda Batanghari Very Ardiansyah saat dikonfirmasi mengatakan bahwa penerimaan PPPK seperti yang diinstruksikan oleh kementerian BKN akan batal dilaksanakan.
‘‘Sepertinya Batanghari sulit untuk melakukan penerimaan ini, sebab tidak ada anggaran untuk melaksanakan penerimaan tersebut, karena anggarannya belum ada, terlebih lagi instruksi-instruksi tersebut keluar setelah anggaran sudah disahkan oleh DPRD,’‘ kata Very.
BACA JUGA: Pelaku Pemerkosaan Siswi SD di Jambi Ambruk Ditembak Polisi
Dia menambahkan, jika ingin membuka formasi ini pemerintah Batanghari harus membiayai sendiri, dari mulai awal penerimaan hingga gaji PPPK tersebut.
‘‘Dari mana kita mendapatkan anggaran ini sebab APBD sudah disahkan, jadi berkemungkinan besar penerimaan ini batal dilaksanakan," ucapnya.
Jika Batanghari akan membuka formasi untuk PPPK ini maka pemerintah akan membuka tiga formasi, yakni tenaga guru, tenaga teknis administrasi dan penyuluh pertanian.
’‘Ada tiga formasi yang akan kita buka, ini sudah ditetapkan jika memang akan membuka formasi ini," imbuhnya.
Untuk jumlah formasi sebanyak 125 orang, ini akan diisi oleh honorer k2 yang tidak lulus dahulu.
‘‘PPPK ini di buka khusus honorer k2, dan jika memang jadi dibuka akan dilakukan penerimaan pada awal Februari sampai akhir Februari,’’ ulasnya.
Untuk PPPK sendiri gaji tunjangan dan pendapatan lain sama seperti pegawai negeri sipil, hanya saja tidak mendapatkan uang pensiun.
‘’Ini tergantung dari pemerintah daerah bisa atau tidak melakukan penerimaan tersebut,‘‘ tutupnya
Di bagian lain, dengan adanya jadwal pembukaan rekrutmen PPPK yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, juga menjadi ancaman besar bagi para honorer yang masih lulusan setingkat SLTA untuk siap-siap mencari pekerjaan lain.
Sebab, jika melihat persyararatan untuk proses PPPK sesuai peraturan Menpan, dan merujuk Undang-Undang kementrian, seperti tenaga penggajar (Guru) mereka harus lulusan Strata 1 (S1). Sementara di Sarolangun, rata-rata pegawai kontrak lulusan SMA khusunya guru.
Waldi Bakri, Kepala BKPSDM kabupaten Sarolangun, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa tentang perekrutan pegawai PPPK, sesuai arahan Menpan dan Pemerintah Pusat akan dilaksanakan pada Februari mendatang. Namun demikian, dirinya mengaku bahwa pada saat rapat mengenai itu di Menpan, rapat tidak memenuhi kuorum dan belum ada kesepakatan bersama.
‘‘Hingga saat ini kami masih menunggu arahan selanjutnya. Sebab, beberapa waktu lalu sudah kita lakukan rapat, namun belum memenuhi kuorum bersama,’‘ kata waldi Bakri.
Disampaikannya, dalam aturan untuk melaksanakan PPPK, saat pembahasan nantinya gaji akan sama dengan PNS. Sementara untuk merekrutnya, dengan anggaran masing-masing daerah. Ini lah yang menjadi kendala, sebab setiap daerah belum ada menganggarkan dana proses perekrutan di Pemerintah Daerah.
Kemudian lanjutnya, ada sanksi terhadap daerah, apabila setelah menerima PPPK, tapi masih melakukan pembayaran atau penerimaan terhadap honorer.
‘‘Ini juga yang menjadi perdebatan setiap daerah, karna ini akan menjadi dilema. Contohnya untuk Sarolangun, akan menjadi masalah besar. Sebab ada empat ribuan tenaga honorer, khusus medis dan guru, tidak mungkin ini diangkat semua menjadi tenga PPPK, sementara sebagian besar adalah lulusan SMA,’‘ ujarnya. (rza/hnd)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rugikan Negara Rp 3,1 Miliar, Dirut PT Jambi Jaya Makmur Resmi Ditahan
Redaktur & Reporter : Budi