jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2021 yang diselenggarakan di Istana Bogor, Kamis (23/6).
Duduk di bagian depan, Presiden Jokowi, Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, dan Kepala BPK Isma Yatun.
BACA JUGA: Demi Mempertahankan Honorer, Anies Baswedan Akan Temui Jokowi
Para menteri Kabinet Indonesia Maju duduk di kursi peserta, antara lain Menkeu Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menseskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, dan Mensos Tri Rismaharini.
Tampak juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
BACA JUGA: Guru Besar UI Percaya Kunjungan Jokowi ke Rusia & Ukraina Bisa Selamatkan Dunia
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan terus berupaya untuk meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif melalui pelaksanaan program-program. Jokowi meyakini penerapan tata kelola yang baik akan mendorong pencapaian target dan sasaran program.
“Kami meyakini dengan penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas, mitigasi risiko, sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target dan sasaran-sasaran program,” ujar presiden.
BACA JUGA: Jokowi Tunjukkan Keseriusan Pemerintah Perbaiki Lingkungan di Kawasan IKN Nusantara
Presiden bersyukur LHP LKPP 2021 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, presiden menyadari predikat tersebut bukanlah tujuan akhir.
“Tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya, bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut, presiden juga menjelaskan situasi ekonomi dan politik global masih terus bergejolak yang menimbulkan ancaman krisis di berbagai sektor di seluruh negara.
Untuk menghadapi hal tersebut, presiden meminta seluruh jajarannya memiliki kepekaan yang sama dalam menyikapi krisis tersebut dan menyiapkan respons serta kebijakan yang tepat.
“Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah memahami situasi, memiliki kepekaan yang sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar potensi yang kami miliki dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mempercepat upaya-upaya pemulihan,” tambahnya.
Menurut presiden, Indonesia memiliki sumber kekuatan seperti belanja dalam negeri yang jika dimaksimalkan akan berdampak secara signifikan untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi.
Kepala Negara menyebut sejumlah anggaran telah dialokasikan baik kepada pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung langkah tersebut.
“Kami tahu di pusat ada Rp 526 triliun, di daerah ada Rp 535 triliun, plus dengan di BUMN Rp 420 triliun, sebuah jumlah yang tidak sedikit,” lanjutnya.
Selain itu, pemerintah juga terus bekerja keras menciptakan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri mulai dari sektor tambang hingga pangan.
Presiden menyebut pembangunan industri pengolahan dari barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi dapat menciptakan efek berganda.
“Bukan hanya pada nilainya, tetapi juga kami harapkan pada penyerapan tenaga kerja untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya,” tandasnya. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lihat, Siapa yang Diajak Jokowi Melihat Pembangunan Dasar IKN?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga