jpnn.com, PADANG - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendukung rencana Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang diketuai Anies Baswedan mengomunikasikan kembali penghapusan honorer dengan pemerintah pusat.
Menurut Mahyeldi, penghapusan honorer menjadi salah satu pembahasan pada pertemuan APPSI di Bali pada 9-11 Mei 2022 lalu.
BACA JUGA: Mereka Memperjuangkan Ribuan Honorer ke KemenPAN-RB, Semoga Berhasil
"Menjadi keputusan bersama gubernur se-Indonesia untuk mengomunikasikannya dengan pemerintah pusat," ujar Mahyeldi di Padang pada Rabu (22/6).
Dia juga mengungkap rencana Ketua APPSI Anies Baswedan membawa sejumlah gubernur menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan MenPAN RB Tjahjo Kumolo.
BACA JUGA: 2 Oknum Polisi Ini Terlibat Pengiriman Sabu-Sabu, Duh
Menurut dia, rombongan yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan membahas kebijakan tersebut dan bisa mempertahankan tenaga honorer.
"Namun, apa pun hasil keputusan dari pertemuan APPSI dengan pemerintah pusat itu nanti, Pemprov Sumbar akan mengikuti sepenuhnya," ujar Mahyeldi.
BACA JUGA: Hakim PN Surabaya Izinkan Pernikahan Beda Agama, Pejabat KUA Bereaksi
Mantan wali kota Padang itu mengakui penghapusan honorer pada 2023 pasti berefek pada kinerja pemerintahan, karena jumlah pegawai non-ASN di Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 12 ribu orang.
Belum lagi efek dominonya, karena honorer rata-rata telah berkeluarga sehingga dampak penghapusan bakal dirasakan oleh keluarga mereka.
"Karena dampaknya akan sangat besar, maka kami berupaya mencarikan solusi untuk meminimalkan efek itu. Solusi itu sebagai langkah antisipasi jika rencana tersebut tetap dilaksanakan," ujar gubernur dari PKS itu.
Antisipasi dan Solusi Penghapusan Honorer
Mahyeldi menjelaskan antisipasi yang dilakukan Pemprov Sumbar merespons penghapusan honorer, antara lain dengan memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan menganalisis jabatan dan beban kerja pegawai.
Menurut dia, kajian itu akan menjadi dasar bagi OPD untuk melakukan penataan dan redistribusi PNS, terutama guru dan tenaga kesehatan agar ketika honorer dihapuskan, pelayanan dan kerja pemerintahan tidak terlalu terganggu.
BACA JUGA: Sebelum Dirumahkan, Honorer Masih Punya Waktu Mencari Pekerjaan Lain
Dengan dasar itu pula tenaga PNS, seperti guru yang sebelumnya mengambil jam mengajar di sekolah swasta, akan difokuskan ke sekolah negeri.
Melalui kebijakan itu maka akan terbuka ruang bagi guru honorer untuk masuk di sekolah swasta.
Peluang lain yang bisa menampung tenaga honorer adalah di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Akan tetapi, untuk BLUD ada syarat khusus yang dibutuhkan terkait profesionalitas.
Lalu, honorer tenaga teknologi informasi (TI) kemungkinan bisa dipertahankan karena memiliki keahlian khusus.
Sebab, apabila mereka dirumahkan akan berisiko terhadap tugas pemerintahan.
Namun, peluang kerja itu juga memiliki syarat karena pengadaannya akan menyatu dalam pengadaan barang dan jasa.
"Kami juga akan tetap mendorong honorer untuk mendaftar CPNS dan diprioritaskan untuk PPPK," ujarnya.
Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar juga akan mempersiapkan pelatihan dan peningkatan keahlian bagi honorer agar nanti bisa mencari pekerjaan lain.
"Kami akan coba bantu dari perbankan juga untuk permodalan," lanjut Mahyeldi. (ant/fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam