jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, mengecam keras sikap keras kepala AS yang bersikukuh meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem kendati dihujani kecaman masyarakat internasional.
Politikus Partai Demokrat itu menilai dunia internasional telah gagal menghentikan kebijakan-kebijakan provokatif Donald Trump.
BACA JUGA: Ketua DPR: RUU Antiterorisme Segera Disahkan Bulan Ini
“Dunia sebelumnya ramai-ramai mengecam rencana pemindahan kedutaan AS pada Desember tahun lalu. Tapi yang kita lihat sekarang justru Trump melenggang meresmikan kedutaan AS di Yerusalem. Ini jelas sinyal kuat sangat lemahnya dunia di hadapan Trump. Yang paling bertanggung jawab tentu saja PBB. Selama lima bulan ke belakang mereka ke mana saja,” kata Assegaf.
Presiden International Humanitarian Law di Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Presiden GCIAD (Geneva Council for International Affairs and Development) itu mendesak DK PBB segera menggelar pertemuan darurat untuk merespons kebijakan sembrono AS tersebut.
BACA JUGA: Ketua DPR Terharu dengan Semangat Bripka Iwan Sarjana
“Protes ribuan rakyat Palestina atas langkah AS itu telah merenggut puluhan nyawa dan melukai ratusan lainnya. Penjajah Israel secara telanjang kembali melakukan pelanggaran HAM. Masa depan perdamaian akan semakin suram. Situasi kawasan akan terus bergejolak. PBB harus secepatnya turun tangan. Jika berdiam diri, saya khawatir sentiment anti-AS akan meluas dan tentu saja ini bisa memicu benih-benih terorisme. Ini yang kita cemaskan,” papar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Pemerintah Indonesia sendiri mengecam keras kebijakan AS. Namun, legislator Dapil Jatim V (Malang Raya) itu menilai kecaman saja tidak cukup.
BACA JUGA: Logikanya, Tingkat Keamanan di Mako Brimob Cukup Tinggi
Dia mendesak Kemenlu segera memanggil Duta Besar AS. “Saya apresiasi kecaman Pemerintah kita. Tapi saya minta Duta Besar AS segera dipanggil dan sampaikan kepadanya nota protes keras. Pemerintah juga harus mendesak PBB melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan demonstran Palestina akhir-akhir ini. Kita adalah negara Muslim terbesar. Kita harus ambil peran lebih maju,” tuturnya.
Di sisi lain, perempuan yang sangat aktif di forum-forum parlemen baik regional dan internasional itu menjelaskan bahwa DPR melalui BKSAP telah dan terus secara konsisten menyuarakan kepentingan Palestina di ragam forum parlemen.
“Saya dan Delegasi DPR seperti di IPU (forum parlemen dunia) dan PUIC (forum parlemen negara-negara OKI) serta AIPA (forum parlemen ASEAN) konsisten mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk tindakan brutal Israel. Bahkan di PUIC pernah saya kritik perpecahan negara-negara Arab sebagai faktor memburuknya situasi di Palestina. Saya pernah tegaskan bahwa persatuan negara-negara Arab dapat berkontirbusi besar mewujudkan kemerdekaan Palestina,” jelas anggota DPR di Komisi XI itu.
Dia menjelaskan bahwa DPR melalui BKSAP akan mendesak organisasi-organisasi parlemen seperti PUIC dan IPU untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit terhadap kebijakan AS itu.
“Kami akan dorong IPU atau PUIC agar segera mengambil langkah nyata atas pelanggaran AS itu,” pungkasnya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Beri Jempol untuk Polri Â
Redaktur & Reporter : Natalia