JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan isu pergantian Kapolri yang muncul belakangan ini hanya bagian dari manuver kepentingan politik tertentu. Untuk itu menurut Neta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak perlu terpengaruh dengan manuver tersebut dan tidak perlu buru-buru mengganti Kapolri Timur Pradopo.
"Selama ini, sejak era Sutanto dan Bambang Hendarso pergantian Kapolri dilakukan saat pejabatnya pensiun. Tradisi ini sudah diyakini jajaran Polri. Sebab itu pergantian Timur Pradopo harus dilakukan Presiden ketika yang bersangkutan pensiun pada Januari 2014," kata Neta, dalam rillisnya, Kamis (11/4).
Dari penelusuran IPW, desakan pergantian Kapolri sengaja dimunculkan kepentingan politik tertentu untuk mendorong jagonya segera menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo. Padahal pergantian Kapolri bukanlah hal urgen.
Jika hal ini ditolerir, dikhawatirkan terjadi iklim yang tidak sehat di Polri, apalagi tidak ada jaminan calon pengganti tersebut akan lebih baik dari Timur, ujar dia. Hal urgen yang harus dilakukan Kapolri Timur Pradopo adalah menata ulang posisi-posisi jabatan strategis di Polri. "Kapolda yang tidak becus kinerjanya harus segera dicopot dan diganti dengan kader yang lebih berintegritas," sarannya.
Selain itu, Timur perlu pula mempersiapkan kader-kader pengganti Irwasum, Kabaintelkam, dan Wakapolri yang akan pensiun. Setelah itu Timur harus mempersiapkan kader-kader calon pengganti dirinya yang pensiun pada Januari 2014, ungkap Neta.
"Proses ini yang lebih utama yang harus dilakukan di Polri ketimbang mengganti Kapolri hanya karena kepentingan kekuatan politik tertentu yang cenderung mengintervensi Polri," tegas Neta S Pane. (fas/jpnn)
"Selama ini, sejak era Sutanto dan Bambang Hendarso pergantian Kapolri dilakukan saat pejabatnya pensiun. Tradisi ini sudah diyakini jajaran Polri. Sebab itu pergantian Timur Pradopo harus dilakukan Presiden ketika yang bersangkutan pensiun pada Januari 2014," kata Neta, dalam rillisnya, Kamis (11/4).
Dari penelusuran IPW, desakan pergantian Kapolri sengaja dimunculkan kepentingan politik tertentu untuk mendorong jagonya segera menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo. Padahal pergantian Kapolri bukanlah hal urgen.
Jika hal ini ditolerir, dikhawatirkan terjadi iklim yang tidak sehat di Polri, apalagi tidak ada jaminan calon pengganti tersebut akan lebih baik dari Timur, ujar dia. Hal urgen yang harus dilakukan Kapolri Timur Pradopo adalah menata ulang posisi-posisi jabatan strategis di Polri. "Kapolda yang tidak becus kinerjanya harus segera dicopot dan diganti dengan kader yang lebih berintegritas," sarannya.
Selain itu, Timur perlu pula mempersiapkan kader-kader pengganti Irwasum, Kabaintelkam, dan Wakapolri yang akan pensiun. Setelah itu Timur harus mempersiapkan kader-kader calon pengganti dirinya yang pensiun pada Januari 2014, ungkap Neta.
"Proses ini yang lebih utama yang harus dilakukan di Polri ketimbang mengganti Kapolri hanya karena kepentingan kekuatan politik tertentu yang cenderung mengintervensi Polri," tegas Neta S Pane. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hardiono Bangga Prajurit Kopassus
Redaktur : Tim Redaksi