jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pihak menyesalkan langkah DPRD DKI Jakarta yang mencoret anggaran sertifikasi, bagi pendamping program OK OCE senilai Rp 3,9 miliar dalam APBD Perubahan 2018.
Salah satunya diungkapkan Ketua Pergerakan OK OCE (PGO) Faransyah Jaya yang menilai sertifikasi wajib dilakukan guna mendapatkan pendamping OK OCE yang kompeten dan bisa mengarahkan para peserta OK OCE dalam membangun usahanya.
BACA JUGA: Taufik Heran PKS Takut Bertarung di DPRD
“Tujuannya itu kompetensi, sayang sih memang. Kalau dia kompeten, perizinan akan lebih mudah,” katanya pada wartawan, Selasa (18/9).
Faran mengatakan, ide untuk mengadakan sertifikasi telah tercetus pada Juni- Juli tahun ini. Awalnya beberapa pelatihan dan tes yang telah dilakukan dirasa telah cukup untuk mendapatkan pendamping OK OCE yang berkompeten. Namun, dari evaluasi yang dilakukan, dirasa perlu meningkatkan standar para pendamping.
BACA JUGA: Program Bagi-Bagi Hadiah Peninggalan Sandi Ditolak DPRD
Peningkatan standar itu akan berpengaruh terhadap banyaknya anggota OK OCE yang mendapatkan perizinan dan permodalan untuk membangun usaha. Faran mengaku heran terhadap pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus yang mempertanyakan sedikitnya anggota OK OCE yang telah memiliki izin dan modal usaha.
Ia menyebutkan, harusnya dipahami bahwa untuk mendapatkan perizinan dan modal usaha, peserta wajib didampingi pendamping yang berkompeten. Untuk mencapai standar itu harus dilakukan standarisasi berupa sertifikasi. Namun, Faran merasa aneh bahwa anggota DPRD menolak anggaran serfikasi yang diajukan.
BACA JUGA: Gerai Ikan Cupang OK OCE Dikritik Pentolan NasDem DKI
“Sebenarnya kalau beliau mendukung konsep atau ide yang dia ajukan bahwa anggota OK OCE harus punya izin atau permodalan, cara paling baik adalah bagaimana si pendamping membantu anggota OK OCE mendapatkan pelatihan, kompetensi dan sertifikasi,” katanya.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (KUKMP) Irwandi menjelaskan anggaran Rp3,9 miliar tersebut digunakan untuk pelatihan dan uji kompetensi pendamping OK OCE.
Dia menyebut sebanyak 200 pendamping OK OCE yang selama ini telah mendampingi peserta OK OCE belum memiliki sertifikat profesi.
Irwandi pun mengakui saat rekrutmen pihaknya tidak menyertai syarat sertifikat profesi untuk para pendamping. Kendati demikian, Irwandi mengklaim para pendamping itu merupakan orang-orang be kompeten dan memiliki latar belakang kewirausahaan. "Karena kalau disyaratkan sertifikasi itu, belum ada yang (mau) melamar, Pak," kata Irwandi.
Irwandi menilai pelatihan dan sertifikasi tersebut penting. Sebab, setelah 200 pendamping tersertifikasi, Dinas KUKMP akan kembali melakukan rekrutmen sebanyak 1.000 pendamping di tahun depan. "Ini penting karena mereka harus start duluan daripada yang 1.000," ujarnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan kepada INDOPOS menegaskan penolakan anggaran sertifikasi bagi pendamping OK OCE. Anggaran yang diajukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Serta Perdagangan DKI Jakarta tersebut tidak sedikit, yakni senilai Rp.3,9 miliar.
“Apa urgensi pendampingan peserta OK OCE. Yang baru dapat bantuan saja baru kurang lebih 170 peserta,” kata Sereida.
Fungsi pendampingan bagi peserta OK OCE hingga saat ini, menurutnya cukup dilakukan oleh kelurahan atau suku dinas. Karena, jumlah tersebut tersebar di tiap-tiap kelurahan di wilayah DKI Jakarta.
“Kan di Dinas KUKM ada pembinaan untuk pedagang, misalnya saja lokasi binaan (lokbin), jadi kami rasa anggaran sertifikasi untuk pendamping OK OCE itu hanya mubazir atau pemborosan anggaran saja,” ungkapnya.
Sereida menilai dari jumlah peserta OK OCE yang sudah tersosialisasi saat ini masuk kategori gagal. “Hingga saat ini OK OCE baru tersosialisasi ke 41 ribu peserta,” tandasnya. (nas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bela Anak Buah Anies, Fraksi PDIP Walkout dari Rapat Banggar
Redaktur & Reporter : Adil