jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama mendiang Presiden Soeharto terus menuai kecaman.
Pasalnya, sosok mendiang Soeharto merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Bahkan, jasanya sangat besar bagi bangsa ini.
BACA JUGA: Jokowi Teken Kepres Terbaru, Luhut Jadi Ketua, Nih Daftar Anggota
“Saya kira, ini sebuah keputusan politik yang sulit diterima akal sehat. Agak aneh saja bagi saya,” ujar Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Sabtu (5/3).
Hardjuno pun mengecam keras keputusan pemerintah tersebut. Menurut dia, peranan Soeharto dalam pristiwa tersebut sangat besar.
BACA JUGA: Kabar Gembira! CPNS & PPPK Guru Tahap 1 Terima SK per 1 Maret, Langsung Gajian
Oleh karena itu, menghilangkan peran Soeharto sama dengan bagian memanipulasi sejarah bangsa Indonesia.
“Menghilangkan peran Pak Harto dalam peristiwa 1 Maret 1949 sangat tendensius. Ini keputusan politik yang dilandasi kebencian dari rezim yang berkuasa saat ini," tegas Hardjuno.
BACA JUGA: Nama Soeharto Dihilangkan dari Sejarah? Mahfud MD Bilang Begini
Berdasarkan instruksi rahasia tanggal 18-2-1949 yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer III/Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng, terlihat jelas peran Letnan Kolonel Soeharto.
Dalam Instruksi Rahasia yang diberikan kepada Cdt Daerah III (Letnan Kolonel Soeharto), untuk mengadakan gerakan serangan besar-besaran terhadap Ibu Kota yang dilakukan antara tanggal 25-2 1949 sampai 1-3-1949 dengan mempergunakan bantuan pasukan dari Brigade IX.
“Jadi, sangat jelas dalam instruksi rahasia itu tentang peran Pak Harto untuk mengadakan serangan besar-besar," ujarnya.
Oleh karena itu, tegas Hardjuno menghilangkan peran Soeharto merupakan bentuk manipulasi sejarah.
Apalagi, jasa Letkol Soeharto dalam mempertahankan Yogyakarta dalam peristiwa tersebut sangat besar.
“Saya minta, pemerintah jangan membelokkan sejarah dengan tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai salah satu sosok penting di samping sosok-sosok lainnya yang namanya dicantumkan dalam Keppres tersebut," imbuhnya.
Hardjuno menilai saat ini ada upaya sistematis menghilangkan nama Presiden Soeharto dalam sejarah bangsa ini.
“Tengok saja saat ini. Semua yang berbau pak Harto maupun trahnya diobok-obok. Ini saya kira, sikap politik yang kerdil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hardjuno kembali menegaskan jasa Soeharto yang saat itu berpangkat sebagai Letkol tidak dapat dipungkiri.
Letkol Soeharto saat itu memang merupakan orang yang menjadi kepercayaan Jenderal besar Soedirman untuk melancarkan serangan terhadap Belanda yang saat itu menguasai Yogyakarta.
Saat itu, Letkol Soeharto bertugas selaku Komandan Brigade 10 Wehrkreise III dianggap sebagai 'arsitek' dalam serangan tersebut didukung oleh Sultan Hamengku Buwono IX selaku penguasa sipil Yogyakarta.
"Jangan sengaja melupakan atau membelokkan sejarah. Jangan bodohi generasi yang akan datang hanya berdasarkan kebencian. Ini enggak baik dan enggak sehat bagi perjalanan bangsa ini ke depannya," terangnya.
“Oleh karena itu, saya minta, tidak boleh melupakan sejarah. Pak Harto jasanya besar bagi bangsa ini dan bapak pembangunan nasional," pungkas Hardjuno.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich