jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya netralitas di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Terutama di daerah yang menyelenggarakan pilkada. Hal ini demi menjaga pelayanan publik agar tidak terganggu.
Hal itu disampaikan Ganjar usai pengarahan di acara Sosialisasi Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Monitoring Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIJAPTI se Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Senin (9/11).
"Menjaga netralitas itu penting. Sehingga layanan yang ada dipublik tidak terganggu, masyarakat terlayani dengan baik pilkada berjalan lancar,” ucapnya
Pentingnya Netralitas ASN, Ganjar meminta agar ASN menahan diri dan tidak terlibat dalam kontestasi Pilkada Serentak.
BACA JUGA: Gunung Merapi Kini Siaga Level 3, Pak Ganjar Pastikan Warga Pengungsi Tetap Aman
“Kami mau sosialisasi bagaimana mengisi jabatan-jabatan yang kosong, promosi, mutasi, jelang Pilkada lagi. Nah biasanya kan di dalam praktiknya seringkali menjelang pilkada kan diganti-ganti,” kata Ganjar
Terkait pergantian, tegasnya, ada aturan dan pedoman yang harus diperhatikan. Maka dari itu, Ganjar meminta pada pelaksanaannya nanti hal itu dilakukan secara prosedur terlepas dari pilihan politik.
BACA JUGA: Puji Habib Luthfi bin Yahya, Ganjar; Jarang Sekali Ada Orang Seperti Beliau
“Kalau mau dipaksa-paksa ya jangan, biarkan ASN itu betul-betul bisa melakukan tugasnya dengan nyaman, dengan tenang. Tidak dibatasi oleh politik kalau mau pilkada,” ujar Ganjar.
Di samping itu, Ganjar juga meminta agar ASN tidak melakukan manuver dengan mendekati blok-blok yang terlibat langsung pada Pilkada dengan tujuan tertentu.
“Semua juga mesti tahu diri. ASN-nya sendiri, tidak juga merapat-rapatkan diri kepada blok-blok itu. Kalau itu yang terjadi biasanya kesemrawutan akan mulai muncul,” kata Ganjar.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Fajar SAKA, menyebut hingga hari ini sudah ada 24 pelanggaran ASN yang ditemukan pihaknya. Setidaknya ada 86 ASN yang telah direkomendasikan untuk disanksi ke Komisi ASN.
“Sebagian besar sudah ditangani. Harapan kami bisa berkurang dan sosialisasi ini bisa mewujudkan hasilnya dan tidak banyak lagi ASN yang melakukan pelanggaran,” ucap Fajar. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia