jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Talkshow Tata Ruang bertemakan 'One Spatial Planning Policy, Kunci Sukses Pembangunan Nasional Berkelanjutan' di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11).
Acara itu digelar sebagai rangkaian Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024.
BACA JUGA: Menteri ATR & Menhan Kolaborasi Perkuat Pengamanan Tanah Aset Negara
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam sambutannya mengangkat dua isu besar, yaitu One Map Policy dan One Spatial Planning Policy.
Menurut Nusron, dua isu besar itu harus segera diselesaikan untuk mengatasi permasalahan di bidang tata ruang karena menyangkut pertumbuhan investasi di Indonesia dan pembangunan nasional berkelanjutan.
BACA JUGA: Kementerian ATR/BPN Siapkan Lahan untuk Dukung Program 3 Juta Rumah
"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Menteri Nusron.
Menteri Nusron menjelaskan selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat.
Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.
"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian, RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," terang Menteri ATR/Kepala BPN.
Isu besar kedua yang ditekankan Menteri Nusron adalah One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurutnya, selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.
"Akibatnya tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya. Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih," terang Nusron Wahid.
"Intinya kita ingin pelayanannya cepat tetapi tetap akuntabel, tetap akurat dalam konteks jangka panjang tidak melahirkan malapetaka apalagi menjadi bencana," ungkapnya.
Nusron Wahid berharap forum ini dapat menjaring masukan seluas-luasnya untuk penguatan perencanaan tata ruang di masa depan, termasuk penetapan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
"Semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan berkomitmen untuk selalu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua," ucap Dwi Hariyawan.
Sebagai informasi, Talkshow yang membahas One Spatial Planning Policy ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Kompas TV, Rosiana Silalahi. Hadir sebagai narasumber, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana; Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, Marsda TNI Jorry Soleman Koloay; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo; serta Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara, Cecep Mochammad Yasin.
Turut mengikuti rangkaian kegiatan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai penanggap, perwakilan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia. (jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul