jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Pimnas PPI) menyampaikan pernyataan berkaitan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, 1 Juni 2021.
Pernyataan disampaikan secara tertulis oleh Presidium Pimnas PPI Andy Soebjakto dan Sekretaris Jendral Gede Pasek Suardika.
BACA JUGA: Refleksi Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021
Berikut lima poin pernyataan atau pandangan Pimnas PPI:
1. Bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila harus dijadikan momentum untuk makin membumikan Pancasila menjadi dasar dan landasan bagi sikap dan perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar acara seremonial tahunan dan nostalgia sejarah.
BACA JUGA: Sabam Sirait: Jangan Tanggung-tanggung Kalau Bela Pancasila
2. Budaya Demokrasi Pancasila sangat mendesak untuk dihadirkan dalam perikehidupan politik, terutama oleh partai-partai politik, para elit politik, para tokoh utama bangsa, sehingga proses demokratisasi di Indonesia tidak semakin diwarnai oleh liberalisme politik yang berbiaya mahal dan jauh dari spirit persaudaraan dan persatuan.
Kompetisi politik yang liberal dan berbiaya mahal (padat modal) yang bertemu dengan arus politik aliran akan bisa memunculkan efek destruktif bagi demokrasi kita.
BACA JUGA: Kapan Pendaftaran CPNS 2021 Dibuka? Pak Tubagus Menjawab Begini
3. Pancasila harus disosialisasikan dan dipraktekkan dengan semangat merangkul dan mempersatukan kemajemukan kita. Bukan memukul dan menyingkirkan karena perbedaan.
"Bhinneka Tunggal Ika adalah pesan mendasar untuk mempraktekkan Pancasila inklusif dan tidak justru dijadikan sebagai alat pukul politik. Semangat kekitaan yang harus dimajukan, bukan semangat keakuan," demikian bunyi keterangan pers Pimnas PPI, Senin (31/5).
4. Mendesak BPIP untuk makin berperan dalam merumuskan formula operasional tentang ber-Pancasila di dalam setiap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dengan makin banyak mengundang masukan dari berbagai elemen publik.
"Lebih utama lagi adalah bagi generasi baru dan kaum milenial yang mempunyai kharakter dan cara pandang baru."
5. Mendesak para aktor politik, pemerintahan dan ekonomi untuk benar-benar memperhatikan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Realitas kehidupan sosial dan ekonomi yang timpang adalah faktor yang paling potensial menyulut terjadinya konflik horisontal.
Prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi tidak akan kesulitan mengejawantah (mewujud), jika Keadilan Sosial jauh di awang-awang. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat, bukan adil hanya untuk golongan tertentu.
“Demikian pandangan dan sikap ini kami sampaikan, semata-mata agar Pancasila benar-benar sebagai ideologi yang membumi dan menyatu dalam napas kehidupan bangsa Indonesia,” demikian pernyataan Pimnas PPI. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad