jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin memberikan peringatan keras kepada seluruh PNS (pegawai negeri sipil). PNS diminta netral dan tidak berpolitik praktis menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2019.
"Jangan sampai berpolitik praktis. Bisa lumpuh negara ini kalau 4,3 juta PNS berpolitik praktis," kata Menteri Syafruddin di sela-sela acara evaluasi kinerja 2018 dan resolusi kinerja KemenPAN-RB 2019 di Jakarta. Kamis (31/1).
BACA JUGA: Berita Terbaru Penerimaan CPNS 2019
Setiap PNS, lanjutnya, punya hak politik. Namun, hak politiknya disalurkan saat berada di bilik suara.
PNS tidak boleh menunjukkan keberpihakannya secara terang-terangan.
BACA JUGA: Sederet Efek Samping Pemilu Serentak, Bikin Bingung?
BACA JUGA: Respons Politikus PD terhadap Pengangkatan Honorer K2 jadi PPPK
"Enggak usah politik-politikan. Fokus kerja benahi sistem birokrasi. Kalau masih nekad, ada sanksi tegas yang akan kami berlakukan. Mulai teguran hingga pemecatan," tandasnya.
BACA JUGA: Terkait PPPK, Andre Garu: MenPAN-RB Jangan Paksa Daerah
PNS. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com
Dia pun mengimbau agar seluruh pimpinan instansi untuk memantau pergerakan seluruh pegawainya. Bila ada yang terbukti menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Selanjutnya, diproses sesuai peraturan perundang-undangan. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bahas Honorer K2, MenPAN-RB dan Komisi II DPR Hasilkan 6 Kesepakatan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad