jpnn.com, JAKARTA - HUT ke-79 MPR diperingati dengan sejumlah kegiatan, mulai dari Fun Walk 3 KM, Fun Run 5 KM, hingga donor darah.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet pada Sabtu (31/8).
BACA JUGA: Undang Masyarakat Umum Ikuti Fun Walk dan Fun Run, Plt Sekjen MPR Ungkap Alasannya
Fun Walk 3 KM dan Fun Run 5 KM diikuti ribuan peserta dari berbagai lapisan masyarakat.
Hal ini sebagai bentuk kedekatan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang inklusif dengan masyarakat luas.
BACA JUGA: Plt Sekjen Siti Fauziah Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-79 MPR & DPR, Simak Pesannya
Para peserta juga dapat menikmati berbagai ragam hiburan menarik, seperti live music hingga game seru yang disediakan di sekitar lokasi acara.
Tak hanya itu, peserta juga bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti kulkas 2 pintu, televisi, sepeda MTB, hingga sepeda motor Honda PCX.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Dorong Penuntasan Pembahasan RUU PPRT jadi Undang-Undang
MPR juga memberikan kesempatan kepada berbagai UMKM untuk menjual produknya di sekitar lokasi acara.
Dari mulai produk kuliner, fesyen, hingga merchandise yang tersedia dengan berbagai pilihan.
Bamsoet berharap melalui Fun Walk dan Fun Run serta donor darah dapat merekatkan ikatan soliditas kebangsaan.
"Hati yang riang gembira karena dapar berolahraga dan berkumpul bersama sahabat dan keluarga merupakan modal kuat yang dapat menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjamin masa depan bangsa tetap terjaga dengan baik," ujar Bamsoet.
Selain itu, lanjut Bamsoet, hati yang riang gembira juga harus dibawa dalam menghadapi Pilkada serentak pada November 2024 mendatang.
"Karena Pilkada merupakan bagian dari pesta demokrasi yang harus disambut dengan suka cita," ujar Bamsoet usai membuka sekaligus melepas para peserta event Fun Walk 3 KM dan Fun Run 5 KM serta donor darah di komplek MPR, Jakarta, Sabtu (31/8).
Bamsoet menyampaikan memasuki usia ke-79 tahun, MPR tetap teguh berdiri sebagai pilar demokrasi dan penjaga konstitusi.
Sepanjang perjalanan bangsa Indonesia, implementasi konstitusi sebagai hukum dasar telah melewati pergumulan sejarah dan dinamika peradaban.
Mulai dari pemberlakuan UUD 1945, UUD Republik Indonesia Serikat, UUD Sementara, UUD NRI Tahun 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hingga saat ini UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamendemen pada periode 1999-2002.
"Setelah 26 tahun era reformasi, kini sudah waktunya untuk merenungkan kembali, bermawas diri, dan mengevaluasi, sejauh mana konstitusi sebagai sumber tertib hukum yang fundamental, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Bamsoet.
Menurut Bamsoet, berbagai negara demokrasi terbesar di dunia pun tidak pernah anti-amendemen konstitusi.
"Amerika Serikat saja telah mengubah konstitusi sebanyak 27 kali. Maupun India yang telah merubah konstitusinya sebanyak 106 kali selama periode 1950 hingga 2023," jelas Bamsoet.
Masih kata Bamsoet, dalam pidatonya pada Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan UUD dapat diubah oleh generasi yang akan datang jika dirasa perlu.
Dalam pandangan Soekarno, UUD bukanlah sesuatu yang tak dapat diubah, melainkan sebuah landasan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa.
Menurut Bamsoet, hal ini mencerminkan pemikiran progresif Bung Karno bahwa konstitusi harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masa depan.
"Karena pada hakikatnya, sedemokratis apapun pemerintahan dijalankan dan setinggi apapun komitmen kita jalankan, tidak akan pernah menemui titik kesempurnaan. Karena perubahan merupakan sebuah keniscayaan," pungkas Bamsoet. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi