JAKARTA - Kuasa Hukum PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, Todung Mulya Lubis menilai keputusan eksekusi lahan yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara Konut, Aswad Sulaiman P terhadap lahan Antam salah kaprah. Pasalnya, bupati tidak punya kewenangan memerintahkan eksekusi. Yang berhak mengeluarkan perintah eksekusi adalah pengadilan.
"Ini kan eksekusi yang tidak ada dasarnya, eksekusi yang salah kaprah, ini menunjukkan arogansi kekuasaan, bupati sama sekali tidak punya kewenangan melakukan eksekusi," kata Todung Mulya Lubis kepada Kendari Pos di Jakarta, Jumat (6/1).
Makanya, secara tegas Todung menolak keputusan eksekusi itu. Kata dia, Antam akan mempertahankan haknya di lahan tambang yang dianggapnya legal secara hukum. "Jadi kita menolak dan kita akan melaporkan tindakan kesewenang-wenangan ini kepada pihak yang lebih tinggi," katanya.
Todung menjelaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 129 K/TUN/2011 yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Konut memerintahkan eksekusi tidak bisa dijadikan pijakan. Alasannya, di dalam putusan itu tidak ada perintah untuk melakukan eksekusi.
"Kalau kita baca putusan Mahkamah Agung, tidak ada perintah untuk melakukan eksekusi. Hanya diperintahkan kepada panitera PT TUN Kendari untuk mengirimkan salinan putusan. Nah atas dasar apa bupati melakukan eksekusi. Inilah yang saya katakan tadi, arogansi kekuasaan dari bupati" katanya.
Lantas apa yang akan ditempuh Antam bila eksekusi itu benar-benar dilakukan Pemkab Konut? Alumnus Universitas Indonesia ini mengatakan pihaknya akan melakukan upaya hukum. Kata dia, banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperingatkan Pemkab Konut untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Apalagi kata dia, proses hukum atas gugatan di PTUN yang diperkarakan Antam masih berjalan.
"Yang pasti sedang mempertimbangkan semua upaya hukum yang ada terhadap kesewenang-wenangan ini. Kita berharap bupati kembali ke rel hukum yang sebenarnya, dan tidak mengambil tindakan di luar kewenangannya," katanya.
"Apakah nanti kita akan menulis surat ke Mendagri, apakah kita akan melaporkan ini ke Meneg BUMN, apakah kita melaporkan kepada MA. Itu opsi yang kita pertimbangkan, kita belum putuskan, tapi kita ingin memperingatkan kepada bupati jangan main kekuasaan dalam kasus ini. Biarkan proses hukum berjalan tanpa ada intervensi," lanjut Todung.
Todung kemudian menyesalkan sikap Aswad Sulaiman yang merencanakan melakukan eksekusi lahan milik Antam. Kata dia, sebagai pejabat negara, Aswad yang juga mantan Sekretaris Kabupaten Konawe itu menjaga aset Antam yang merupakan aset negara karena berstatus perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Dia (Aswad) mesti menjaga aset negara, tidak bisa dia ikut menggerogoti aset negara. Ini kan ironis terhadap aset negara, bupati tidak menjaga malah memerintahkan eksekusi yang merugikan negara," katanya.
Sebagai mana diberitakan sebelumnya, juru sita PTUN Kendari menyerahkan surat penetapan Ketua PTUN Kendari tertanggal 21 Desember tentang penetapan eksekusi objek sengketa pada Aswad Sulaiman di Kantor Bupati Konut 22 Desember lalu. Hanya saja, saat Aswad Sulaiman menginginkan eksekusi lapangan, Polres Unaaha menyarankan untuk menunda dahuludengan alasan untuk menghindari kericuhan. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Esemka Tunggu Hasil Uji Tipe
Redaktur : Tim Redaksi