jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menugaskan para senator ikut mengawasi realisasi program perlindungan sosial, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
"Saya meminta kepada seluruh senator untuk membantu pengawasan penyaluran bansos di daerah pemilihannya masing-masing," ujar LaNyalla, Rabu (30/12).
BACA JUGA: Polri Temukan 55 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Corona
Peristiwa penyelewengan dana bansos menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Karena itu, anggota DPD diharapkan bisa menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
"DPD RI harus berada di tengah-tengah rakyat di daerah, sehingga bisa menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah," kata LaNyalla.
BACA JUGA: Kabar Baik dari Tri Rismaharini, Tiga Bansos Salur Serentak se-Indonesia Awal 2021
Senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) itu mengatakan pengawasan penyaluran bansos ini sangat diperlukan.
"Apalagi, saat ini bansos corona yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, mulai Januari 2021 akan diberikan dalam bentuk tunai kepada masyarakat," papar LaNyalla.
BACA JUGA: DPD RI Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Penyaluran Bansos
Karena itu, LaNyalla meminta para senator memantau dengan ketat pelaksanaan penyaluran bansos ini.
Anggota DPD RI juga diminta membantu pemerintah daerah (pemda) apabila pusat memerlukan perbaikan data penerima bansos.
Sebab, bantuan tunai akan langsung disalurkan ke akun atau rekening pemerima manfaat.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan pentingnya proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system.
"Pemda harus betul-betul memiliki data akurat, dengan demikian bansos bisa tepat sasaran," papar LaNyalla.
Bansos tunai akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia maupun bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.
LaNyalla meminta sosialisasi agar terus dilakukan, mengingat tidak semua warga melek terhadap proses digitalisasi penyaluran bansos.
"Kemudian untuk penyaluran melalui kantor pos, Satgas Covid-19 harus ikut terlibat agar protokol kesehatan tidak diabaikan saat proses penyaluran bansos tunai," tambah mantan ketua umum Kadin Jawa Timur itu.
Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 110 triliun lebih dalam APBN 2021 untuk melanjutkan program perlindungan sosial.
Adapun perinciannya adalah Rp 45,1 triliun untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Pada program ini, masing-masing KPM akan menerima Rp 200 ribu per bulan.
Kemudian, Rp 28,7 triliun disiapkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan diberikan kepada 10 juta KPM selama 4 triwulan.
Pemerintah juga menyiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM untuk bansos tunai.
Masing-masing KPM itu akan menerima bantuan Rp 300 ribu selama 4 bulan.
Selanjutnya, anggaran Rp 10 triliun akan digunakan untuk berlanjutnya program Kartu Prakerja.
Lalu, Rp 14,4 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan diskon listrik selama 6 bulan Rp 3,78 triliun bagi warga yang berhak.
La Nyalla menegaskan penyaluran program perlindungan sosial harus dilakukan secara transparan.
"Jangan lagi bantuan sosial dipotong-potong seperti yang terjadi sebelumnya," tegasnya.
Dia mengatakan dana milik rakyat itu harus mutlak diterima sepenuhnya oleh masyarakat.
"Dana bansos milik rakyat, mutlak harus diterima penuh oleh rakyat karena merupakan hak rakyat seutuhnya,” kata LaNyalla.
Meski begitu, mantan Ketum PSSI ini mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan bansos tunai membeli sembako atau memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
LaNyalla meminta dana bansos tidak digunakan untuk keperluan yang tidak seharusnya, termasuk membeli rokok.
LaNyalla pun mengapresiasi instruksi Presiden Jokowi agar bansos yang sebelumnya berbentuk sembako, terutama di Jabodetabek, agar diberikan dalam bentuk tunai kepada masyarakat.
Ia menambahkan pemberian dana tunai lebih mudah diawasi, sehingga akan mudah terpantau apabila ada pemotongan.
Menurutnya, dengan dana tunai, daya beli masyarakat akan meningkat. Tentunya ini akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Warga akan ramai-ramai membelanjakan keperluan rumah tangganya di warung-warung kecil, di pasar-pasar," urai LaNyalla.
"Artinya ada daya ungkit ekonomi melalui daya beli masyarakat itu. Hal tersebut memacu pertumbuhan ekonomi yang sempat lesu karena pandemi corona," pungkasnya. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy