JAKARTA--Diklat sejuta PNS mendesak dilaksanakan dalam dua tahun ini. Hal tersebut menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Abubakar, guna mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.
"Jangan beralasan uangnya tak ada, karena bukan itu alasannya. (Selama ini) kita kurang memberikan perhatian pada pendidikan PNS," kata Azwar dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (30/4).
Saat ini, lanjutnya, anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 18 triliun. Sementara untuk dilkat hanya dibutuhkan sekitar Rp 2,5 triliun “Masa ada yang bilang tak ada uang,” sergahnya.
Dia menganalogikan hal tersebut dengan sebuah keluarga, yang asyik berdarma wisata setiap bulan. Hari ini ke Merak, besok ke Ancol, dan seterusnya. Tapi anaknya tidak sekolah. “Keluarga apa ini, kalau bukan keluarga biadab. Cukuplah dua kali dalam setahun, gunakan dana untuk sekolah anaknya,” tambahnya.
Terkait dengan pelaksanaan diklat sejuta PNS, baru-baru ini Azwar mengadakan rapat dengan LAN dan jajarananya, Badan Diklat Kementerian/Lembaga, serta Badan Diklat Provinsi yang ada di seluruh Indonesia untuk membuat diklat terpadu.
Berdasarkan perhitungan LAN, kapasitas terpasang penyelenggara diklat terpadu itu mencapai 33 ribu setiap angkatan. Kalau dibuat setahun 20 kali, maka setiap tahun bisa dilaksanakan diklat bagi 660 ribu PNS atau minimal 500 ribu. “Jadi untuk diklat sejuta PNS diperlukan waktu dua tahun,” pungkasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eksekusi Uang Bahasyim Terkendala Administrasi Perbankan
Redaktur : Tim Redaksi