jpnn.com, JAKARTA - Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) mengadakan acara Sustainable District Outlook 2024 dengan tema Transformasi Kabupaten Lestari Menuju Visi Indonesia 2045: Aksi, Inovasi, dan Kolaborasi.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak penting seperti pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk menyoroti bagaimana 9 kabupaten LTKL.
BACA JUGA: Pertamina Dukung Lampung Kota Hijau
Sejauh ini, 9 kabupaten LTKL ini terus berproses merealisasikan komitmennya dalam bertransisi menjadi kabupaten hijau, serta mempromosikan praktik baik dan model kolaborasi multipihak yang mendorong percepatan berbagai perubahan di kabupaten.
Penyelenggaraan Sustainable District Outlook berdampingan dengan Rapat Umum Anggota LTKL yang diadakan setiap tahunnya, yang ditandai dengan peluncuran laporan tahunan LTKL.
BACA JUGA: Otorita IKN Usung Tiga Konsep untuk Membangun Kota Hijau, Apa Saja?
Berdasarkan Deklarasi Visi Kabupaten Lestari 2030, anggota LTKL berkomitmen untuk melindungi setidaknya 50 persen dari ekosistem penting dan meningkatkan kesejahteraan sekitar 1 juta keluarga yang tinggal di sekitarnya.
Untuk mencapai tujuan ini, LTKL menggunakan pendekatan kolektif dan kolaboratif dengan lima pilar utama: Perencanaan daerah, inovasi Kebijakan & kerangka peraturan, penguatan proses multipihak, Pengembangan inovasi bisnis Berkelanjutan, dan Pelaporan kemajuan dan komunikasi.
BACA JUGA: Menteri Siti: Indonesia Sedang Kembangkan Program Pembangunan Kota Hijau
Kepala Sekretariat LTKL Ristika Putri Istanti menyebutkan tahun ini menjadi momen penting bagi Indonesia dengan pergantian pemerintahan yang mempengaruhi kebijakan dan rencana pembangunan berkelanjutan.
"LTKL, yang merupakan asosiasi pemerintah kabupaten yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, bekerja sama dengan sembilan kabupaten anggota dan 26 mitra pembangunan,” ujarnya.
Sejak pendeklarasian Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) sebagai sebuah asosiasi pada tahun 2017, LTKL telah mencapai berbagai prestasi yang signifikan. Selama periode setahun ini, ada beberapa sorotan capaian yang krusial.
Sebanyak 361.309,61 hektar lahan di 9 kabupaten telah dilegalisasi melalui peraturan reforma agraria. Selain itu, 78.421,31 hektar lahan di 6 kabupaten telah ditetapkan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
Di sisi lain, 243 program bersama telah dihasilkan di 7 kabupaten, dan sebanyak 298 orang muda yang tinggal di kabupaten telah terhubung dengan green jobs.
Jika ditotalkan selama setahun kebelakang, anggota LTKL telah melakukan terobosan terutama dalam hal mendorong inovasi berbasis alam.
Tercatat dari inovasi dan pengembangan portfolio bisnis di kabupaten LTKL didapatkan komitmen investasi dan kerjasama program senilai lebih dari 300 miliar dari momentum Festival Lestari dari pertengahan tahun 2023 lalu.
Selain itu, dana dukungan operasional UMKM sebesar Rp 1,173 miliar dari mitra LTKL telah disalurkan untuk pengembangan 115 usaha melalui 29 program di 6 kabupaten guna mendukung ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan.
Insentif publik seperti contohnya dari Dana Reboisasi DBH Sawit sebesar +54 miliar diterima dan dikelola oleh kabupaten Siak. Sepanjang tahun ini ada 54 mitra yang bekerja di level nasional maupun tapak mendukung kabupaten anggota bertransformasi.
Bupati Sintang sekaligus Ketua Umum LTKL Dr. Jarot Winarno, menyampaikan pemaparan visi dan capaian-capaian sekretariat LTKL dan Kabupaten anggota di acara ini menjadi sebuah penanda bergeraknya LTKL memasuki fase yang baru.
"Saat ini kabupaten di LTKL sedang mencoba memulai model ekonomi yang baru yaitu model ekonomi yang memulihkan," ujarnya.
Kabupaten LTKL banyak menghadapi ancaman kebencanaan maupun limitasi dalam meningkatkan ekonominya, maka melihat bahwa ada kabupaten yang 70 persen sawit.
Sementara ada juga kabupaten yang lebih dari setengahnya adalah lahan gambut dan hutan, maka ada dua jalur transformasi yang dilakukan.
Dari paparan Sustainable District Outlook dapat dilihat ada dua model transformasi ekonomi yang didorong di kabupaten, yang pertama adalah model ekonomi yang berbasis pada transformasi rantai pasok komoditas berkelanjutan, dan yang kedua adalah yang berbasis pada pengembangan inovasi berbasis alam dari keanekaragaman hayati.
"Banyak terobosan yang berhasil kami capai, seperti bagaimana Aceh Tamiang berhasil mengakselerasi proses birokrasi untuk perolehan STDB di sektor sawit di Aceh Tamiang. SHM jadi lebih mudah didapatkan, hingga hari ini petani Aceh Tamiang sudah menerima 2.000 SHM secara gratis dan 4.000 STDB, atau sekitar 40 persen capaian target nasional," ujarnya.
"Atau bagaimana kabupaten Sintang meluncurkan Perbup SIntang Collaborative Governance yang merupakan kebijakan inovatif dimana secara formal kerja kolektif multipihak ditetapkan sebagai model kerja di Sintang," imbuhnya.
Bentuk capaian perencanaan lainnya adalah telah disinergikannya dokumen RPJPD untuk periode 2025-2045 dengan komitmen perlindungan ekosistem, percepatan inovasi dan investasi berbasis alam serta pengembangan usaha dan SDM lokal di kabupaten.
Berbagai capaian yang ditunjukkan dalam Sustainable District Outlook juga sesuai dengan arahan agenda nasional terutama terkait pembangunan berkelanjutan.
Indonesia saat ini tengah mendorong Penguatan Kerangka Regulasi atas Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik berorientasi BioProspeksi dan BioEkonomi.
Penguatan hilirisasi dan pengembangan produk berbasis alam yang melibatkan sektor usaha, penguatan riset dan inovasi nasional, penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya genetik dan penegakan hukum terhadap upaya biopiracy, dan sinergi lintas sektor dan para pelaku yang terlibat.
Pemerintah, saat ini sudah mendetailkan rencana penggunaan dua pendekatan tersebut, antara lain pengembangan sektor ekonomi baru berbasis inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi seperti biokimia pangan, herbal dan nutrisi.
Hal tersebut, tertuang di dalam dokumen pengembangan RPJPN 2025 - 2045 sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi baru dan diperkuat dengan masuknya Indeks Pengelolaan Keanekaragaman hayati (IPK) sebagai satu dari 45 Indikator yang disusun dalam draft RPJPN 2024-2045.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS Vivi Yulaswati menyampaikan Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.
Prinsip-prinsip keberlanjutan perlu diintegrasikan dalam seluruh aspek pembangunan di seluruh level pemerintahan/yurisdiksi. Tata kelola pemerintah daerah yang bijak dan berkelanjutan merupakan salah satu langkah nyata.
"Kami mengapresiasi komitmen dari 9 kabupaten anggota LTKL, yang melaksanakan berbagai inovasi dan pengembangan portofolio berbasis pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Plt. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam menyampaikan arah kebijakan RPJPN 2024-2045 adalah pengembangan industri berbasis inovasi dan riset, terutama untuk mendorong ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi.
Peningkatan produk sumber daya hayati yang berkelanjutan melalui bioprospeksi di tingkat genetik dan spesies, hilirisasi peningkatan nilai tambah produk berbasis keanekaragaman hayati.
Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional M. Pradana Indraputra menyampaikan Kementerian Investasi/ BKPM telah menerbitkan Kajian Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendorong Investasi Global dan Ekonomi Hijau.
"Ini adalah bentuk komitmen dan upaya dari pemerintah dalam memetakan potensi sektor-sektor yang potensial dalam mendukung investasi hijau," ujarnya.(dkk/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Muhammad Amjad