JAKARTA - Terdakwa perkara korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kemenakertrans, Timas Ginting, dinyatakan bersalah dan terbukti korupsi. Timas yang didakwa memperkaya Nazaruddin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, dijatuhi hukuman dua tahun penjara.
Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/2), majelis hakim yang diketuai Herdi Agusten menyatakan bahwa Timas selaku pejabat pembuat komitmen pada proyek solar home system (SHS) Kemenakertrans tahun 2008, telah menyalahgunakan kewenangannya. Menurut Majelis, Timas terbukti mengarahkan agar panitia lelang menunjuk PT Alfindo Nuratama Perkasa menjadi rekamnan proyek senilai Rp 8,9 miliar itu.
Majelis menguraikan, Timas sebenarnya tahu bahwa PT Alfindo tika memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyk SHS. Namun tetap saja ia memerintahkan agar PT Alfindo yang dimenangkan. Padahal, PT Alfindo hanya dipinjam oleh Anugrah Grup milik M Nazaruddin.
Selain itu, PT Alfindo sudah dalam kendali istri M Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni. “Terdakwa membayar kepada PT Alfindo Nuratama perkasa sebesar Rp 8,047 miliar yang mana rekening tersebut dikuasai Neneng Sri Wahyuni,” papar majelis.
Karenanya Kasubbag Tata Usaha Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan (PSPK) Transmigrasi di Kemenakertrans itu dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair. Yakni melanggar pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
"Mengadili, menyatakan terdakwa Timas Ginting terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Herdi Agusten saat membacakan putusan. "Menjatuhkan hukuman oleh karenanya dengan pidana selama dua tahun, denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan."
Vonis itu lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. sebelumnya JPU mengajukan tuntutan agar Timas dihukum tiga tahun penjara plus denda Rp 100 juta subsidair tiga bulan kurungan.
Hal yang diangap memberatkan hukuman, karena Timas selaku PNS tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, karena Timas mau berterus terang, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.
Atas vonis tersebut, baik Timas maupun tim jaksa penuntut umum JPU dari KPK menyatakan pikir-pikir.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Didesak Usut Dana Nazar Beli Saham Garuda
Redaktur : Tim Redaksi