jpnn.com, TANGSEL - Kesempatan menarik bagi UMKM yang berada di sekitar Kampus Universitas Terbuka (UT) untuk meningkatkan penjualannya.
Sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), UT kini memberlakukan e-marketplace dalam pengadaan barang dan jasa.
BACA JUGA: SNMPTN 2020: Universitas Terbuka Siapkan Beasiswa untuk 100 Mahasiswa
Dengan demikian setiap pejabat pengadaan bisa melakukan pembelian langsung lewat e-marketplace tanpa harus menunggu dari UT pusat. Setiap pejabat pengadaan diberikan kesempatan membeli barang secara langsung maksimal Rp 200 juta.
"Nilai transaksi dalam e-marketplace tidak ada batasan bisa sampai triliun tetapi setiap pejabat pengadaan maksimal Rp 200 juta. Apa lagi di daerah transaksi pembelian ATK (alat tulis kantor) intensitasnya cukup tinggi meski jumlahnya kecil-kecil," kata Kepala Unit Pengadaan Barang Jasa UT Adrian Sutawijaya, SE MSi usai Sosialisasi dan Public Hearing Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum UT di Kampus UT Pondok Cabe, Tangsel, Banten, Jumat (17/1).
BACA JUGA: Moeldoko: Saya Bangga jadi Lulusan Universitas Terbuka
Untuk penerapan e-marketplace, lanjutnya, saat ini UT melakukan pelatihan kepada SDM pengadaan barang dan jasa. Yang awalnya hanya menggunakan sistem manual kini beralih ke penggunaan teknologi virtual.
Pada kesempatan sama, Rita Berlis, ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), mengungkapkan, dengan penerapan e-marketplace, bisa memperkuat ekonomi kerakyatan. Mengingat Perpres 16/2018 memang dimaksudkan untuk menumbuhkan ekonomi di mana instansi maupun organisasi itu berada.
BACA JUGA: BUMN Rugi, Pejabatnya Hanya Boleh Naik Pesawat Kelas Ekonomi
"Jadi memang pembelian ke UMKM itu paling utama, tentu saja bila yang dijual sesuai kebutuhan UT," ujarnya.
Menanggapi itu Adrian mengungkapkan, UT akan memanggil seluruh UMKM binaan untuk sosialisasi aturan baru ini. Diharapkan UMKM ini bisa mendaftar di e-marketplace agar bisa melayani pembelian online.
"Kami harapkan Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) yang merupakan unit pelaksana teknis UT di daerah bisa mengangkat ekonomi UMKM di sekitarnya," ucap Adrian.
Sementara Rektor UT Prof Ojat Darojat mengatakan, tiap tahun pihaknya mengeluarkan anggaran cukup besar untuk pengadaan barang dan jasa. Dengan e-marketplace diharapkan lebih transparan dan akuntabel. Jangan sampai terjadi KKN yang merugikan organisasi.
"Ketika organisasi ingin memberikan layanan, e-marketplace salah satunya untuk memberikan kemudahan, murah, cepat. Sebab, tidak perlu dokumen yang bertumpuk sehingga butuh waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit," terangnya.
Tahun lalu, UT mendapatkan pagu anggaran Rp 850 miliar dengan PNBP (pendapatan negara bukan pajak) Rp 930 miliar. Untuk tahun anggaran 2020, UT masih menunggu keputusan Mendikbud Nadiem Makarim. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad