jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyambut positif peluncuran proyek I AM SAFE: Inclusive Access to Multi-sectoral Services and Assistance for Everyone.
Proyek ini merupakan hasil kerja sama dengan Human & Inclusion (HI) untuk meningkatkan perluasan sistem perlindungan sosial dan rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
BACA JUGA: Agar Bansos Picu Multiplier Effect, Mensos Berharap Pemasok Lokal Sediakan Kebutuhan KPM Â
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan proyek ini penting karena ada kompleksitas pada penyelenggaraan pelayanan publik, sementara pemerintah memiliki keterbatasan. Pada konteks ini, peran aktor-aktor non pemerintah seperti HI akan sangat signifikan dan diperlukan.
“Oleh karena itu, kami menyambut baik peluncuran program I AM SAFE sebagai bagian dari program prioritas dari nota kesepahaman Kemsos RI-HI untuk periode 2018-2021,” kata Mensos Juliari di Jakarta (21/10).
BACA JUGA: BEM SI Ultimatum Jokowi, Ferdinand: Mahasiswa Mempersulit Hidupnya Sendiri
Kepala Biro Perencanaan Kemensos RI Adhy Karyono menyatakan, dukungan ini sejalan dengan arah Mensos Juliari sejak Maret 2020 di fase awal pendemi tentang perlunya mendorong mitra pembangunan asing baik bilateral, multilateral dan non pemerintah mendukung Indonesia untuk penanganan Covid-19.
Menurut dia, situasi pandemi menuntut modifikasi sistem kebijakan perencanaan, dan penganggaran program secara cepat dan inovatif. Pemerintah cepat merespons dengan membentuk Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
BACA JUGA: Dua Aliansi BEM Beda Sikap, Satunya Justru Mengawal UU Cipta Kerja
"Respons cepat pemerintah membentuk Satgas Covid-19 dan PEN menunjukkan pemerintah serius. Namun tetap hati-hati memobilisasi semua sumber daya untuk perlindungan dan mempercepat pemulihan ekonomi," kata Adhy, dalam peluncuran Proyek I AM SAFE: Inclusive Access to Multi-sectoral Services and Assistance for Everyone, di Jakarta hari ini.
Pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun (USD47,9 miliar) dari APBN, Rp 78,2 triliun (USD 5,3 miliar) dari APBD, serta Rp 31,8 triliun (USD 2,19 miliar) Dana Desa sebagai Covid-19 Response Fund pada tahun ini dari pusat dan daerah.
"Disadari pemerintah ini tidak bisa bekerja berdiri, melainkan perlu menggandeng berbagai pihak terkait lainnya," lanjut Adhy.
Pada titik ini, semua sepakat ada kompleksitas atas penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintah memiliki keterbatasan, sehingga peran aktor-aktor non pemerintah seperti HI sangat signifikan dan diperlukan.
"Ke depan, Indonesia bakal melewati tahun-tahun panjang untuk pemulihan ekonomi dan rehabilitasi sosial pasca pandemik berakhir," kata Adhy.
Kebijakan perluasan sistem perlindungan sosial dan rehabilitas sosial diberlakukan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Selain itu, membangun sistem yang lebih responsif terhadap krisis di masa depan akan menjadi komponen penting dari fase pemulihan dan membangun ketahanan masyarakat.
Kerja sama dengan HI yang selama menjadi mitra pembangunan strategis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya di Indonesia sudah berlangsung selama satu dekade.
Peluncuran program I AM SAFE diharapkan membawa nilai tambah bagi program yang telah berjalan, sekaligus berkontribusi positif untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan kelompok rentan, terutama di situasi Covid-19.
Hal ini juga berkaitan dengan mitigasi risiko dan dampak Covid-19 melalui dukungan terhadap layanan psikososial, rujukan kesehatan, pemulihan sosial-ekonomi dan ketahanan kelompok rentan, serta organisasi mitra.
“Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan bagi EU selaku funding agency untuk program I AM SAFE, serta mitra teknis di kementerian lembaga baik di pusat, direktorat teknis Kemensos RI, serta pemda dan mitra lokal yang menjadi mitra pelaksana program di lapangan,” tambah Adhy Karyono.
Hadir dalam acara peluncuran itu Mr Vincent Piket, Ambassador European Union for Indonesia; Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef Nae Soi. Kemudian perwakilan K/L, Pemda, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas nasional maupun internasional.(*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam