jpnn.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mengeluarkan data untuk memperkuat kritik keras Amien Rais terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo mengenai ketimpangan penguasaan lahan. PAN menggunakan data dari Megawati Institute untuk membedah persoalan ketimpangan kepemilikan lahan yang tak kunjung teratasi.
Adalah Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Hari Wibowo yang menggunakan data Megawati Institute berjudul Hasil Riset Oligarki Ekonomi yang pernah dipresentasikan pada 27 Desember 2017 di Jakarta. Riset itu memuat data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang rasio gini lahan di Indonesia yang masih menunjukkan angka yang tinggi.
BACA JUGA: Sepertinya PKB Paling Liar soal Arah Dukungan di Pilpres
Kajian itu memuat grafik besaran rasio gini lahan dari era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo. Diawali gini lahan tahun 1993 sebesar 0,55, menjadi 0,5 pada 1983.
Sepuluh tahun kemudian atau pada 1993, angkanya menjadi 0,64. Sedangkan pada 2003 angkanya menjadi (0,72). Adapan rasio gini lahan 2013 mencapai 0,68.
BACA JUGA: Nyaris Tanpa Cacat, Mahfud MD Layak Jadi Cawapres Jokowi
“Data Megawati Institute ini sebenarnya dari BPS. Dari data ini terlihat bahwa ketimpangan penguasaan lahan tertinggi terjadi tahun 2003 itu 0,72," ucap Dradjad dalam di ruang Fraksi PAN DPR, Kamis (29/3).
Ekonom yang pernah menjadi ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN) itu mengaku sudah berdiskusi soal rasio gini lahan dengan Amien Rais. Hingga akhirnya Amien melontarkan tudingan tentang ketimpangan penguasaan lahan dalam sebuah acara di Bandung pada 18 Maret 2018 lalu.
BACA JUGA: Ketua APTI: Tembakau Indonesia Dalam Tekanan Bisnis Asing
Dalam diskusi itu Amien menyebut kebijakan bagi-bagi sertifikat tanah ala Presiden Jokowi sebagai pengibulan yang harus diwaspadai. Sebab ada 74 persen lahan di negeri ini yang dikuasi kelompok tertentu seolah dibiarkan.
Dradjad mengartikan angka 74 persen yang disebut Amien berasal dari rasio gini lahan sekitar 0,72 - 0,73. "Jadi yang disampaikan Pak Amien konsisten dengan rasio gini yang resmi diterbitkan BPS dari sistem online Megawati institute," sebut mantan anggota DPR dari PAN itu.
Hanya saja, kata Dradjad menambahkan, Amien yang kini menjadi ketua Dewan Kehormatan PAN memang bukan ekonom sehingga cara menyampaikan data pun berbeda. "Jadi karena beliau bukan ekonom, beliau katakan 74 persen dikuasai kelompok tertentu," tuturnya.
Dradjad lantas menegaskan, hal yang ingin dikoreksi oleh Amien adalah reforma agraria saat ini. Amien, sebut Dradjad, hendak ingin mengingatkan Jokowi bahwa sah-sah saja bagi-bagi sertifikat karena memang harus dilakukan.
Namun, ketimpangan penguasaan lahan yang jadi masalah utama harus segera diselesaikan. "Yang dimasud Pak Amien dengan pengibulan lebih pada jangan sampai kita terlalu dininabobokkan oleh pembagian sertifikat ini, sehingga melupakan persoalan dasar yang sebenarnya dari reforma agraria," pungkas Dradjad.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diskusi dengan Solusi UI, Amien Rais Beber Kriteria Capres
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam