JAKARTA - Pemerintah terus berupaya agar keamanan data kependudukan hasil perekaman KTP elektronik (e-KTP) benar-benar terjamin. Untuk itu, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Badan Pengkajian dan Penerapan teknologi (BPPT) pun dilibatkan dalam pengamanan data kependudukan agar tidak mudah diselewengkan ataupun menjadi sasaran peretasan.
Kepala Pusat Pengkajian Kriptografi pada Deputi Bidang Pengkajian Persandian Lemsaneg, Akhmad Toha, mengungkapkan, pihaknya membantu Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi dan penilaian teknis di bidang kriptografi. Menurutnya, evaluasi dan penilaian teknis di bidang kriptografi itu menyangkut aspek perangkat keras, perangkat lunak, sistem, maupun blangko e-KTP.
"Lemsaneg berperan menjaga keamanan secara menyeluruh karena pemerintah harus menjamin keamanan data e-KTP," ujar Toha dalam acara Kegiatan Pembinaan Sandiman di Jakarta, Kamis (4/7). Hadir pula dalam acara itu wakil dari BPPT dan Kemendagri.
Acara Kegiatan Pembinaan Sandiman itu digelar dalam rangka mengkomunikasikan kebijakan nasional di bidang persandian yang telah dirumuskan Lemsaneg, sehingga diketahui dan dilaksanakan oleh setiap kementerian/lembaga di pusat maupun daerah yang menyelenggarakan kegiatan persandian. Karenanya dalam kegiatan itu juga dibahas isu-isu aktual di bidang jaminan keamanan informasi.
Salah satu materi yang dibahas adalah tentang penyelenggaraan E-KTP. Ketua Tim Teknis e-KTP Kementerian Dalam Negeri, Husni Fahmi yang hadir dalam acara itu mengatakan, e-KTP merupakan solusi atas semrawutnya data kependudukan. Tanpa e-KTP, identitas seseorang pemilik KTP menjadi sulit dilacak dan mudah dipalsukan.
Karenanya melalui perekaman e-KTP, database kependudukan pun menjadi terpusat sehingga bisa meengeliminir identitas ganda. “Tujuan penerapan E-KTP adalah untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang komprehensif dan terintegrasi secara nasional,” jelas Husni.
Pada kesempatan sama, peneliti dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Dwidharma Priyasta menjelaskan perihal jaminan keamanan dari smart card reader untuk membaca data e-KTP. "Ini untuk mendukung mutual authentication (otentifikasi bersama, red) sehingga data pada e-KTP sulit digandakan," sebutnya.(ara/jpnn)
Kepala Pusat Pengkajian Kriptografi pada Deputi Bidang Pengkajian Persandian Lemsaneg, Akhmad Toha, mengungkapkan, pihaknya membantu Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi dan penilaian teknis di bidang kriptografi. Menurutnya, evaluasi dan penilaian teknis di bidang kriptografi itu menyangkut aspek perangkat keras, perangkat lunak, sistem, maupun blangko e-KTP.
"Lemsaneg berperan menjaga keamanan secara menyeluruh karena pemerintah harus menjamin keamanan data e-KTP," ujar Toha dalam acara Kegiatan Pembinaan Sandiman di Jakarta, Kamis (4/7). Hadir pula dalam acara itu wakil dari BPPT dan Kemendagri.
Acara Kegiatan Pembinaan Sandiman itu digelar dalam rangka mengkomunikasikan kebijakan nasional di bidang persandian yang telah dirumuskan Lemsaneg, sehingga diketahui dan dilaksanakan oleh setiap kementerian/lembaga di pusat maupun daerah yang menyelenggarakan kegiatan persandian. Karenanya dalam kegiatan itu juga dibahas isu-isu aktual di bidang jaminan keamanan informasi.
Salah satu materi yang dibahas adalah tentang penyelenggaraan E-KTP. Ketua Tim Teknis e-KTP Kementerian Dalam Negeri, Husni Fahmi yang hadir dalam acara itu mengatakan, e-KTP merupakan solusi atas semrawutnya data kependudukan. Tanpa e-KTP, identitas seseorang pemilik KTP menjadi sulit dilacak dan mudah dipalsukan.
Karenanya melalui perekaman e-KTP, database kependudukan pun menjadi terpusat sehingga bisa meengeliminir identitas ganda. “Tujuan penerapan E-KTP adalah untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang komprehensif dan terintegrasi secara nasional,” jelas Husni.
Pada kesempatan sama, peneliti dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Dwidharma Priyasta menjelaskan perihal jaminan keamanan dari smart card reader untuk membaca data e-KTP. "Ini untuk mendukung mutual authentication (otentifikasi bersama, red) sehingga data pada e-KTP sulit digandakan," sebutnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Talangi Century, Boediono Diduga Terima Gratifikasi Jabatan
Redaktur : Tim Redaksi