JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan, ada oknum warga yang mengkomersilkan area pemukiman ilegal di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Pihak inilah yang diduga menentang keras upaya Pemprov DKI untuk merelokasi warga Waduk Pluit ke rumah susun (rusun).
Menurut Jokowi, ada warga yang membangun rumah kontrakan dan kos-kosan di atas lahan Waduk Pluit yang merupakan tanah milik negara.
"Tolong dibedakan ada "developer kecil" yang punya kos-kosan, punya dua puluh rumah, apakah itu yang betul-betul rakyat," kata Jokowi kepada wartawan di kantor BPKP di kawasan Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (16/5).
Para "developer kecil" ini, meraup keuntungan yang besar dari usaha mereka. Karena itu, mereka terancam kehilangan dengan penggusuran dan normalisasi di wilayah tersebut.
Jokowi menegaskan, oknum warga yang mengkomersilkan area Waduk Pluit ini tidak akan diberikan fasilitas rusun. Ia menilai oknum warga tersebut mampu secara ekonomi dan tidak perlu ditanggung oleh Pemprov DKI. "Jangan sampai yang sewain seperti itu diberi rusun. Mereka sudah kaya raya, sewain 300-400 punya 20 rumah, punya 15 rumah," paparnya.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan bahwa aspirasi penolakan penggusuran berasal dari kelompok para juragan kontrakan ini. Ia mengimbau pihak-pihak yang menaruh perhatian dengan masalah ini untuk mendengarkan aspirasi warga yang lain.
"Kalau tanya ke sana itu tanya ke siapa dulu, jangan asal ditanya. Nanti infonya bisa ngalor ngidul," tandasnya. (dil/jpnn)
Menurut Jokowi, ada warga yang membangun rumah kontrakan dan kos-kosan di atas lahan Waduk Pluit yang merupakan tanah milik negara.
"Tolong dibedakan ada "developer kecil" yang punya kos-kosan, punya dua puluh rumah, apakah itu yang betul-betul rakyat," kata Jokowi kepada wartawan di kantor BPKP di kawasan Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (16/5).
Para "developer kecil" ini, meraup keuntungan yang besar dari usaha mereka. Karena itu, mereka terancam kehilangan dengan penggusuran dan normalisasi di wilayah tersebut.
Jokowi menegaskan, oknum warga yang mengkomersilkan area Waduk Pluit ini tidak akan diberikan fasilitas rusun. Ia menilai oknum warga tersebut mampu secara ekonomi dan tidak perlu ditanggung oleh Pemprov DKI. "Jangan sampai yang sewain seperti itu diberi rusun. Mereka sudah kaya raya, sewain 300-400 punya 20 rumah, punya 15 rumah," paparnya.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan bahwa aspirasi penolakan penggusuran berasal dari kelompok para juragan kontrakan ini. Ia mengimbau pihak-pihak yang menaruh perhatian dengan masalah ini untuk mendengarkan aspirasi warga yang lain.
"Kalau tanya ke sana itu tanya ke siapa dulu, jangan asal ditanya. Nanti infonya bisa ngalor ngidul," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Minta Polisi Kawal Normalisasi Waduk Pluit
Redaktur : Tim Redaksi