Perlu Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Keamanan Jelang PON XX

Rabu, 18 Agustus 2021 – 22:56 WIB
Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata. ANTARA/Evarianus Supar

jpnn.com, MIMIKA - Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata menilai perlu deteksi dini untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, 2-15 Oktober 2021.

Dia juga menyebut perlu dukungan dari semua elemen masyarakat untuk menjaga agar situasi keamanan di Papua tetap kondusif selama pelaksanaan PON.

BACA JUGA: 15 WNI di Afghanistan Kapan Dievakuasi?

"Memperkuat deteksi dini tentu harus dilakukan agar PON XX Papua bisa berjalan sukses dan lancar."

"Semua unsur intelijen dan juga dukungan dari para tokoh sangat diperlukan untuk menjaga kondusivitas keamanan pada saat pelaksanaan PON XX," ujar AKBP Era Adhinata dalam keterangannya, Rabu (18/8).

BACA JUGA: Gelombang Pengungsi Asal Afghanistan Kemungkinan Sampai Indonesia, Siap-siap!

Pekan lalu Polres Mimika mendapat kunjungan dari staf Kapolri terkait simulasi pengamanan PON XX Papua di wilayah klaster Kabupaten Mimika.

Kapolres Mimika menyebut pihaknya masih akan terus mengevaluasi terkait jumlah aparat keamanan yang dibutuhkan untuk pengamanan PON XX.

BACA JUGA: Pejalan Kaki Wonosobo-Istana Merdeka itu Dapat Sepeda dari Presiden

"Kami masih terus melakukan evaluasi berapa banyak personel yang akan digerakkan, tentu setelah kami menghitung kebutuhannya," ujar AKBP Era Adhinata.

Menurut dia, saat ini situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Mimika masih kondusif, termasuk saat peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2021.

"Kami mengapresiasi semangat yang luar biasa dari warga Mimika meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Masyarakat sangat antusias mengadakan kegiatan-kegiatan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI dengan tetap mematuhi protokol kesehatan," katanya.

Polres Mimika akan mempertimbangkan secara matang pemberian izin bagi kelompok manapun untuk menggelar kegiatan, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19.

Mimika diketahui memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level III.

"Selama kegiatan-kegiatan itu tidak memiliki dampak yang cukup rawan bagi situasi keamanan secara keseluruhan tentu kami akan jemput bola, tetapi kalau berujung anarkis disertai berbagai kepentingan politik di balik itu, maka tentu akan kami halangi," katanya.

Polres Mimika didukung jajaran TNI setempat berhasil mencegah aksi unjuk rasa sekelompok warga di Kantor DPRD Mimika pada 16 Agustus lalu.

Aksi tersebut menuntut pembebasan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Viktor Yeimo yang kini ditahan di Polda Papua untuk menjalani proses hukum.(Antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler