JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR Marwan Jafar meminta pemerintah segera melakukan tindakan real dan konkrit untuk mengatasi banjir di Jakarta. Ditegaskan Marwan, Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta harus duduk bersama memikirkan nasib rakyat yang kerap menjadi korban banjir di ibu kota.
"Pemerintah jangan hanya mencari solusi jangka pendek dengan menyediakan penampungan untuk pengungsian dan memberikan bantauan obat-obatan dan makanan. Tapi lebih dari itu pemerintah harus bisa menyelesaikan permasalahan banjir dalam jangka panjang, bahkan membebaskan Ibukota dari banjir," kata Marwan, di Jakarta, Kamis (17/1).
Marwan mengungkapkan ada beberapa solusi penanganan banjir di Jabodetabek. Antara lain, normalisasi kali yang melintas di Jabodetabek, misalnya Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Cisadane. "Karena, salah satu penyebab banjir adalah karena tidak tertampungnya air hujan sehingga meluap dan membanjiri daerah sekitarnya," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR itu.
"Karena kali yang sudah menyempit juga karena adanya pembangunan rumah di sepanjang bantaran kali yang menyalahi fungsinya," tambahnya.
Selain melakukan normalisasi, pemerintah juga kata dia harus melakukan normalisasi drainase di Jakarta. Sebab, saat ini banyak sekali drainase yang sudah tidak normal lagi bahkan mampet akan tetapi pemerintah DKI lamban dalam menanganinya. "Jika perlu ada pelebaran drainase agar disesuaikan dengan debit curah hujan yang sudah tidak bisa diprediksi lagi saat ini," katanya.
Marwan menyarankan membuat bendungan dan tanggul sungai. "Sepanjang sungai harus dibuat tanggul yang tinggi agar air tidak meluber keluar jika terjadi hujan dan harus dibuatkan bendungan di daerah-daerah tertentu untuk menampung datangnya air hujan yang besar," tambahnya.
Lebih lanjut Marwan mengatakan, banjir di Jakarta juga disebabkan minimnya ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Oleh sebab itu, sangat diperlukan untuk merehabilitasi daerah RTH. "Di DKI dan sekitarnya saat ini masih kekurangan 20 persen RTH, bahkan bisa lebih dari itu," katanya.
Menurutnya, ini merupakan sebuah angka yang bisa dibilang besar jika dibandingkan dengan dampak yang diakibatkan. Yang terpenting, kata dia adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah terjadinya banjir. Misalnya dengan memberikan penyuluhan agar tidak membuang sampah sembarangan, jangan mendirikan bangunan di sepanjang bantaran kali.
"Misalnya rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus ditegakkan dengan cara apapun. Tidak ada toleransi terhadap yang melanggarnya. Karena tanpa itu mustahil banjir di Ibukota ini akan bisa di atasi dengan cepat," pungkas Marwan. (boy/jpnn)
"Pemerintah jangan hanya mencari solusi jangka pendek dengan menyediakan penampungan untuk pengungsian dan memberikan bantauan obat-obatan dan makanan. Tapi lebih dari itu pemerintah harus bisa menyelesaikan permasalahan banjir dalam jangka panjang, bahkan membebaskan Ibukota dari banjir," kata Marwan, di Jakarta, Kamis (17/1).
Marwan mengungkapkan ada beberapa solusi penanganan banjir di Jabodetabek. Antara lain, normalisasi kali yang melintas di Jabodetabek, misalnya Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Cisadane. "Karena, salah satu penyebab banjir adalah karena tidak tertampungnya air hujan sehingga meluap dan membanjiri daerah sekitarnya," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR itu.
"Karena kali yang sudah menyempit juga karena adanya pembangunan rumah di sepanjang bantaran kali yang menyalahi fungsinya," tambahnya.
Selain melakukan normalisasi, pemerintah juga kata dia harus melakukan normalisasi drainase di Jakarta. Sebab, saat ini banyak sekali drainase yang sudah tidak normal lagi bahkan mampet akan tetapi pemerintah DKI lamban dalam menanganinya. "Jika perlu ada pelebaran drainase agar disesuaikan dengan debit curah hujan yang sudah tidak bisa diprediksi lagi saat ini," katanya.
Marwan menyarankan membuat bendungan dan tanggul sungai. "Sepanjang sungai harus dibuat tanggul yang tinggi agar air tidak meluber keluar jika terjadi hujan dan harus dibuatkan bendungan di daerah-daerah tertentu untuk menampung datangnya air hujan yang besar," tambahnya.
Lebih lanjut Marwan mengatakan, banjir di Jakarta juga disebabkan minimnya ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Oleh sebab itu, sangat diperlukan untuk merehabilitasi daerah RTH. "Di DKI dan sekitarnya saat ini masih kekurangan 20 persen RTH, bahkan bisa lebih dari itu," katanya.
Menurutnya, ini merupakan sebuah angka yang bisa dibilang besar jika dibandingkan dengan dampak yang diakibatkan. Yang terpenting, kata dia adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah terjadinya banjir. Misalnya dengan memberikan penyuluhan agar tidak membuang sampah sembarangan, jangan mendirikan bangunan di sepanjang bantaran kali.
"Misalnya rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus ditegakkan dengan cara apapun. Tidak ada toleransi terhadap yang melanggarnya. Karena tanpa itu mustahil banjir di Ibukota ini akan bisa di atasi dengan cepat," pungkas Marwan. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banjir Kota Bekasi Mulai Surut
Redaktur : Tim Redaksi