Permadi Sebut Partainya SBY Sarang Koruptor

Senin, 25 Maret 2013 – 14:11 WIB
Permadi berorasi di depan kantor LBH, Jakarta Pusat, Senin (25/3). Penjagaan dilakukan terkait kabar demonstrasi besar-besaran yang dilakukan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Foto : Ade Sinuhaji / JPNN
JAKARTA - Panggung demokrasi rakyat yang digelar Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, diisi dengan orasi sejumlah tokoh, salah satu Permadi.

Dalam orasinya, Permadi mengatakan isu kudeta yang dibesar-besarkan Istana hanya bohong besar, "Isu kudeta bohong besar. Karena kita di sini hanya menyampaikan hak mengemukakan pendapat yang dilindungi Undang-undang," kata Permadi, Senin (25/3).

Di depan ratusan ibu-ibu yang masih memegangi kupon sembako yang sampai siang ini belum juga dibagikan MKRI, Permadi meyakini kalau mereka datang karena ingin berjuang memberi makan keluarganya.

"Mulai sekarang bunuh orang-orang yang menyengsarakan ibu-ibu. Mari kita mengasah golok. Saya yakin Ibu-ibu tidak takut melawan mereka yang zalim. Kalau ibu-ibu takut, kami siap memimpin ibu-ibu meminta penguasa yang zalim turun dengan damai," katanya.

Permadi menilai SBY sudah melanggar sumpah dan janjinya saat Pemilu pertama. Yang mana SBY sudah berjanji kepada Allah bahwa dia hanya ingin jadi Presiden satu kali saja.

"Faktanya setelah keenakan, dia tambah satu kali lagi. Tapi Tuhan punya rencana, silahkan sekali lagi, bencana didatangkan, karena SBY telah menipu, telah membohongi rakyat Indonesia," ujar Permadi berapi-api.

Kata Permadi lagi, SBY beriklan katakan tidak pada korupsi. Tapi yang dia pasang di jajaran pemerintahannya adalah koruptor-koruptor besar dan SBY tidak pernah meminta maaf pada masyarakat.

"Dia berjanji berantas korupsi tapi dia biarkan korupsi, bahkan partainya sendiri sarang koruptor. Sekarang bawang naik, kantor Setneg terbakar, itu tanda tidak dirawat, atau maaf, rakyat melihatnya dibakar," ulasnya.

Karena itu, Permadi menyatakan meminta Presiden turun bukanlah melawan konstutusi. Justru tuntutan itu sangat konstitusional apabila presiden sudah tidak konstitusional, maka presiden wajib diminta turun.

"Presiden sudah langgar UUD 1945 karena prinsipnya presidentil, tapi presiden memaksakan dilakukan parlementer, itu pengkhianatan, sehingga rakyat berhak minta presiden mundur," tegasnya.

Dia kemudian mencontohkan, Presiden pertama RI, Soekarno itu presiden yang baik, tapi dijatuhkan, demikian juga dengan Soeharto, Habibie, Gusdur. Tapi menurut dia hanya Megalah Presiden RI yang tidak dijatuhkan.

"Hanya Mega yang tidak dijatuhkan, mungkin karena dia perempuan dan hanya melanjutkan pemerintahan. Tapi SBY harus dijatuhkan, karena dia tidak mampu menurunkan harga bawang yanag menyengsarakan rakyat," tandasnya.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hadapi Tuntutan Mundur, SBY Diminta Tenang

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler