jpnn.com - JAKARTA - Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral nomor 37 tahun 2015 menuai kritikan. Pengamat industri gas, Hari Karyuliarto menilai Permen itu bisa menghambat pembangunan infrastruktur gas di tanah air.
Sebab, kata dia, Permen ESDM itu hanya akan mengalokasikan gas pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dengan memberikan ruang yang sangat sempit bagi peran swasta.
BACA JUGA: Luar Biasa! Maluku Bakal Digandeng Marseille Jadi Sister City
Selain itu, lanjut Hari, kebijakan penjualan langsung ke "end buyer" ini sangat diskriminatif dan hanya memprioritaskan BUMN tertentu.
Karenanya, ia menegaskan, gara-gara Permen itu hambatan tidak hanya dialami swasta. "Pertagas pun alami kesulitan dalam membangun infrastruktur gas,” kata mantan Direktur Gas Pertamina ini, Jumat (13/11).
BACA JUGA: Bikin Bingung, Permen Tata Niaga Gas Dicap Cuma jadi Bibit Monopoli Baru
Permen ESDM nomor 37 tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi telah diteken Menteri Sudirman Said pada 13 Oktober 2015. Permen tersebut mendapat sorotan karena dinilai menghambat pembangunan infrastruktur gas di tanah air. “Permen ini lebih menguntungkan kepada BUMN tertentu,” ujar Hari.
Menurut dia, saat ini infrastruktur gas di tanah air masih kurang. Sebab, membangun infrastruktur gas baik itu pembangunan pipa, kompresor, terminal, dan storage tank membutuhkan investasi sangat besar. Perusahaan Gas Negara memiliki biaya modal yang terbatas. Pertagas juga sama, bahkan lebih lagi karena mereka juga menghadapi kesulitan berinvestasi sehubungan dengan kebijakan "conditionality" antara pemberian alokasi gas dan penjualan kepada "end buyer".
BACA JUGA: Keren, BCA Boyong Lima Penghargaan di ICSA 2015
"Indonesia butuh investasi swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas," kata Hari.
Karenanya, Hari menegaskan, alokasi gas itu harusnya tetap diberikan kepada swasta, tapi yang memiliki dan membangun infrastruktur gas. "Kalau para calo yang tidak punya dan tidak mau membangun infrastruktur memang pantas tidak diberi jatah gas," ungkap Hari.
Lebih lanjut Hari mengingatkan bahwa swasta tidak akan mau masuk kalau tidak mendapat jatah gas. "Sebaiknya pemerintah kembali merevisi Permen 37/2015 untuk membuka jalan agar Pertamina melalui anak usahanya Pertagas lebih mudah berinvestasi dan menumbuhkan investasi swasta dalam infrastruktur gas," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Sudirman, Benarkah Tidak Ada Kerugian Negara di Petral?
Redaktur : Tim Redaksi