jpnn.com, JAKARTA - Fungsionaris Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hendrik Kawilarang Luntungan menanggapi adanya revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurutnya, ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan pelat negara sehingga Permen ESDM perubahan perlu diterbitkan.
Luntungan meyakini, terobosan revisi Permen ESDM dalam rangka melakukan pengawasan menuju tata kelola energi sumber daya mineral yang baik.
BACA JUGA: The Sukolilo Residences Ditarget Ludes September
“Semacam ada kekacauan serta disinformasi kepada presiden atas apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks real dunia industri minerba. Saya khawatir proses holdingisasi yang sekarang di gembar-gemborkan oleh Ibu Rini selaku menteri BUMN, justru mematikan sektor swasta. Dan melahirkan kapitalisme-koorporat di dalam BUMN. Itu sama sekali tidak sehat untuk pertumbuhan nasional”, ujar Luntungan di Jakarta, Rabu (8/8).
Seperti diketahui, Menteri ESDM Ignasius Jonan baru saja meluncurkan sebuah permen tentang Pengawasan Pengusahaan pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Permen ini adalah hasil revisi atas permen sebelumnya ‘Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2017’. Lantas menjadi Permen ESDM Nomer 48 Tahun 2017, yang terbit awal-awal ini.
BACA JUGA: Separuh Bahan Baku Industri Plastik Masih Impor
Kepala Biro Hukum ESDM Hufron Asrofi menjelaskan bahwa revisi permen tersebut merupakan tindak lanjut dari masukan Presiden Joko Widodo atas permen sebelumnya. Permen ini menjadi satu panduan kebijakan dalam mengatur tata kelola potensi kekayaan alam dan diwaktu yang sama melakukan pengawasan tanpa menghambat proses investasi yang ada.
Berbeda dengan Permen ESDM 42/2017, dalam Permen ESDM 48/2017 ditetapkan bahwa pengalihan saham dan perubahan direksi/komisaris di perusahaan hilir migas, ketenagalistrikan, dan energi baru terbarukan (EBT) non Tbk tak perlu meminta persetujuan Menteri ESDM, cukup melapor saja.
BACA JUGA: Kabupaten Maluku Barat Daya Perlu Perhatian Lebih
"Pengalihan saham, perubahan direksi/komisaris di permen ini cukup melaporkan saja," kata Hufron.
Tapi persetujuan Menteri ESDM masih diperlukan dalam pengalihan interest atau saham di perusahaan hulu migas yang menyebabkan perubahan pengendali.
Luntungan menilai, permen yang diterbitkan Jonan berupaya melibatkan KemenESDM dalam mengelola BUMN berbasis komoditas energi. Alasannya, kiprah dari BUMN hanya sebagai etalase perdagangan dengan lebih bertindak sebagai broker ketimbang produsen.
Maka dengan diterbitkan Permen Nomer 48 tahun 2017, KemenESDM bisa memberikan koridor-koridor tata kelola komoditas energi yang berorientasi pada kepentingan atas kedaulatan energi nasional.
“Secara politik saya mengartikan ini bagian dari pertarungan menjelang reshuffle kabinet Jokowi-JK. Karena santer beredar isu bahwa Ibu Rini selaku Men-BUMN yang telah gagal melakukan optimalisasi perusahaan negara atas target capaian presiden. Menjelang reshuffle, presiden sudah harus mulai mempertimbangkan masukan strategis dari partai pendukung utama seperti PDIP misalnya,” katanya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penambahan Terminal Pelabuhan Tulehu Atasi Lonjakan Penumpang di Maluku
Redaktur : Tim Redaksi