JAKARTA - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul membela keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura terkait kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau.
Menurut Ruhut, tindakan itu adalah wujud sikap ksatria. Bahkan ia menerangkan langkah yang diambil orang nomor satu di pemerintahan Indonesia itu harus diteladani.
"Ksatria dong. Apapun kita kaitannya dengan lingkungan hidup, negara lain kan jadi terganggu. Jadi sikap SBY harus diteladani, ini sangat ksatria," ucap Ruhut di DPR, Jakarta, Selasa (25/6).
Sementara itu, anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya menilai wajar permintaan maaf SBY. Menurutnya, hal itu merupakan pengakuan kegagalan pemerintah menangani kebakaran hutan. "Saya mendukung sikap presiden," kata Tantowi.
Ia menerangkan, kebakaran hutan merupakan cerminan kesalahan pemerintah yang tidak mampu mengelola hutan. "Pemerintah kita yang tidak bisa mengatur para pengelola hutan ataupun perusahaan yang setiap tahun melakukan pembakaran hutan," ucapnya.
Politikus Partai Golkar itu berharap presiden tidak hanya melayangkan permintaan maaf. Namun pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah konkrit. "Kebakaran hutan bisa diminimalisasi apabila ada pengawasan ketat dan sanksi yang berat terhadap mereka yang sengaja membakar hutan," pungkasnya. (gil/jpnn)
Menurut Ruhut, tindakan itu adalah wujud sikap ksatria. Bahkan ia menerangkan langkah yang diambil orang nomor satu di pemerintahan Indonesia itu harus diteladani.
"Ksatria dong. Apapun kita kaitannya dengan lingkungan hidup, negara lain kan jadi terganggu. Jadi sikap SBY harus diteladani, ini sangat ksatria," ucap Ruhut di DPR, Jakarta, Selasa (25/6).
Sementara itu, anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya menilai wajar permintaan maaf SBY. Menurutnya, hal itu merupakan pengakuan kegagalan pemerintah menangani kebakaran hutan. "Saya mendukung sikap presiden," kata Tantowi.
Ia menerangkan, kebakaran hutan merupakan cerminan kesalahan pemerintah yang tidak mampu mengelola hutan. "Pemerintah kita yang tidak bisa mengatur para pengelola hutan ataupun perusahaan yang setiap tahun melakukan pembakaran hutan," ucapnya.
Politikus Partai Golkar itu berharap presiden tidak hanya melayangkan permintaan maaf. Namun pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah konkrit. "Kebakaran hutan bisa diminimalisasi apabila ada pengawasan ketat dan sanksi yang berat terhadap mereka yang sengaja membakar hutan," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Negara Harus Atur Ormas Penerima Dana Asing
Redaktur : Tim Redaksi