RIBUAN warga Jakarta Utara (Jakut) seminggu terakhir ini mendatangi kantor kelurahan. Mereka ingin mendapatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai persyaratan mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Membludaknya permintaan tersebut, membuat warga harus bersabar mengantre. Walikota Jakut Bambang Sugiyono menginstruksikan pejabat di kelurahan, agar melayani warga dengan cepat dan baik.
"Untuk pengurusan KJP dan KJS, kami ada jadwal sampai jam sekian. Masyarakat yang datang untuk minta keterangan SKTM, sudah kami instruksikan agar dilayani sebaik-baiknya," ujar Bambang Sugiyono. "Yang penting daftar saja dulu. Silahkan datang ke kelurahan," imbuhnya.
Ditegaskannya, SKTM guna pengurusan KJP ataupun KJS sama sekali tak dipungut biaya. "Kalau ada pungutan akan ada sanksinya. Kami juga mengawasi," jelas Bambang.
Meski demikian Pemda DKI tetap akan melakukan monitoring agar orang kaya tidak mendapatkan KJP dan KJS. "Tentu akan ada seleksi. Namun hal itu tidak membuat pelayanan menjadi berbelit," jelas Bambang.
Menurut dia, langkah itu merupakan upaya untuk menyukseskan visi Gubernur DKI Joko Widodo, yakni menjadikan Jakarta sebagai kota moderen dengan penduduk yang berbudaya dengan hunian yang manusiawi, disertai pelayanan prima ke publik.
"KJP dikasih langsung ke rekening siswa. Biar tidak ada alasan tidak bisa sekolah karena tidak punya baju, transport dan sebagainya," terang Bambang.
Warga Jakarta, kata dia, tidak boleh putus sekolah. "Anak-anak di Jakarta harus sekolah sampai SMA. Tidak boleh ada yang tidak sekolah," jelas Bambang.
Untuk diketahui, hampir di setiap kelurahan di Jakut, dalam seminggu terakhir datang mengurus SKTM. Maklum, jumlah penerima KJP memang banyak. Untuk tingkat SMA/SMK saja tercatat ada 4.373 siswa. Belum lagi untuk tingkat SD dan SMP. (dai)
Membludaknya permintaan tersebut, membuat warga harus bersabar mengantre. Walikota Jakut Bambang Sugiyono menginstruksikan pejabat di kelurahan, agar melayani warga dengan cepat dan baik.
"Untuk pengurusan KJP dan KJS, kami ada jadwal sampai jam sekian. Masyarakat yang datang untuk minta keterangan SKTM, sudah kami instruksikan agar dilayani sebaik-baiknya," ujar Bambang Sugiyono. "Yang penting daftar saja dulu. Silahkan datang ke kelurahan," imbuhnya.
Ditegaskannya, SKTM guna pengurusan KJP ataupun KJS sama sekali tak dipungut biaya. "Kalau ada pungutan akan ada sanksinya. Kami juga mengawasi," jelas Bambang.
Meski demikian Pemda DKI tetap akan melakukan monitoring agar orang kaya tidak mendapatkan KJP dan KJS. "Tentu akan ada seleksi. Namun hal itu tidak membuat pelayanan menjadi berbelit," jelas Bambang.
Menurut dia, langkah itu merupakan upaya untuk menyukseskan visi Gubernur DKI Joko Widodo, yakni menjadikan Jakarta sebagai kota moderen dengan penduduk yang berbudaya dengan hunian yang manusiawi, disertai pelayanan prima ke publik.
"KJP dikasih langsung ke rekening siswa. Biar tidak ada alasan tidak bisa sekolah karena tidak punya baju, transport dan sebagainya," terang Bambang.
Warga Jakarta, kata dia, tidak boleh putus sekolah. "Anak-anak di Jakarta harus sekolah sampai SMA. Tidak boleh ada yang tidak sekolah," jelas Bambang.
Untuk diketahui, hampir di setiap kelurahan di Jakut, dalam seminggu terakhir datang mengurus SKTM. Maklum, jumlah penerima KJP memang banyak. Untuk tingkat SMA/SMK saja tercatat ada 4.373 siswa. Belum lagi untuk tingkat SD dan SMP. (dai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Bantah Gandrungi Musik K-Pop
Redaktur : Tim Redaksi