Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Drs Tio Indra Setiadi mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengkajian dan penggodokan rencana pemotongan TPP bagi PNS. Dengan melibatkan bagian organisasi, hukum dan kepegawaian. “Tidak ada alasan bagi kami untuk membatalkan rencana pemotongan TPP. Sebab hal ini dilakukan untuk peningkatan kinerja PNS,” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (18/12).
Ia menjelaskan, pemotongan TPP tidak ada batasan dan memungkin PNS sama sekali tidak mendapatkan TPP jika memang tingkat kehadirannya sangat buruk. ”Kita tidak segan memotong TPP hingga 100 Persen, jika memang indisiplinernya sangat keterlaluan,”ungkapnya.
T io menambahkan, setelah melakukan study banding ke yogjakarta dan solo terkait pemotongan TPP. Hal ini diperbolehkan bahkan didua daerah tersebut sudah diberlakukan sejak lama, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak memangkas gaji pegawai. ”PNS itu sudah sangat cukup dari segi kesejahteraanya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melayani publik semaksimal mungkin,” ungkapnya.
Saat ini, pihaknya tinggal merumuskan mekanisme secara teknis bagaimana pemotongan diberlakukan. Misalnya satu kali absen tanpa izin itu disepakati 10 persen pemotongan dan jika dilakukan berulangkali tinggal ditambahkan saja. ”Meskipun tidak memakai absensi secara elektronik, namun saya yakin pihak kepegawaian dapat menghitung dan mengetahui PNS yang sering bolos atau tidak. Dan itu menjadi rahasia kami dalam melakukan cara pengawasan,” tuturnya.
Dia memaparkan, dirinya telah menggelar rapat untuk membahas soal Indisipliner PNS. Prilaku kurang disipilinnya para PNS menurutnya sudah terjadi sejak lama. Karena memang tidak mudah merubah culture atau kebiasaan yang tertanam sejak lama. Perlu waktu dan upaya ekstra untuk menumbuhkan kesadaran disiplin para PNS.
”Masih banyak yang membandel, makanya kalau dia membandel itu nanti TPP nya habis dipotong. Semakin sering indisipliner seperti tidak apel atau telat, semakin besar potongannya. Ini bukan kejam-kejaman, tapi untuk memberikan pelajaran bahwa disiplin itu penting,” ungkapnya.
Selain itu, kata Tio, bagi PNS yang dinilai disiplin dan menunjukan kinerja yang baik, maka pemkot akan memberikan reward. Perlakuan berbeda bagi PNS yang taat dan yang tidak itu merupakan pilihan untuk memberikan efek jera bagi para pegawai agar mau merubah kedisiplinannya dalam bekerja. ” Saya sudah sering membahas masalah kedisiplinan, dan yang rajin dengan yang tidak itu harus ada perbedaan. Termasuk yang telat apel juga seperti itu,” ungkapnya.
Anggota Fraksi PBB Kota Tasikmalaya Dindin Komaludin mengatakan dirinya mendukung aakan adanya kebijakan yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Drs Tio Indra Setiadi untuk memotong tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), sebagai sebuah benuk sangsi bagi PNS yang indisipliner. ”Saya rasa memang perlu ketegasan dari pemkot dalam mengawasi kinerja PNS, apalagi DAU pemkot hampir terkuras habis oleh gaji pegawai,” tandasnya.(kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Layanan E-KTP Gratis Diperpanjang
Redaktur : Tim Redaksi