JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap mendaftarkan beberapa kadernya yang tersangkut masalah hukum sebagai bakal caleg. Berdasarkan data yang dirilis KPU, setidaknya ada 4 bakal caleg PDIP yang pernah bersinggungan dengan kasus hukum.
Mereka antara lain anggota Komisi III Herman Heri, anggota Komisi X Wayan Koster, anggota Komisi XI Olly Dondokambey dan anggota Komisi IX Karolin Margret Natasa.
Saat disinggung mengenai hal ini bakal caleg PDIP asal dapil NTT II, Herman Heri mengatakan di partainya seorang kader baru dinyatakan bermasalah hukum apabila ada putusan tetap dari pengadilan.
"Kalau PDI Perjuangan istilah bermasalah mengartikan kalau sudah memiliki kepastian hukum, sudah inkrah, menjadi tersangka dan berimplikasi ke persidangan, baru partai mengambil sikap," kata Herman kepada wartawan di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).
Herman sendiri pernah diperiksa KPK terkait kasus korupsi pengadaan simulator ujian SIM di Korlantas Polri. Sebagai anggota Komisi Hukum DPR, ia dianggap mengetahui kongkalikong di kasus yang menjerat mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo itu.
Herman pun menegaskan bahwa statusnya sebagai saksi kasus simulator tidak dipersoalkan oleh PDIP. Ia tetap diperbolehkan untuk mengikuti pemilu legislatif 2014.
"Kalau hanya disebut nama, dipanggil sebagai saksi, PDIP pasti sudah mempelajari dan melihat apakah akan ada proses lebih lanjut. Kalau tidak ada proses lebih lanjut ya tetap dicalonkan," ujar Herman. (dil/jpnn)
Mereka antara lain anggota Komisi III Herman Heri, anggota Komisi X Wayan Koster, anggota Komisi XI Olly Dondokambey dan anggota Komisi IX Karolin Margret Natasa.
Saat disinggung mengenai hal ini bakal caleg PDIP asal dapil NTT II, Herman Heri mengatakan di partainya seorang kader baru dinyatakan bermasalah hukum apabila ada putusan tetap dari pengadilan.
"Kalau PDI Perjuangan istilah bermasalah mengartikan kalau sudah memiliki kepastian hukum, sudah inkrah, menjadi tersangka dan berimplikasi ke persidangan, baru partai mengambil sikap," kata Herman kepada wartawan di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).
Herman sendiri pernah diperiksa KPK terkait kasus korupsi pengadaan simulator ujian SIM di Korlantas Polri. Sebagai anggota Komisi Hukum DPR, ia dianggap mengetahui kongkalikong di kasus yang menjerat mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo itu.
Herman pun menegaskan bahwa statusnya sebagai saksi kasus simulator tidak dipersoalkan oleh PDIP. Ia tetap diperbolehkan untuk mengikuti pemilu legislatif 2014.
"Kalau hanya disebut nama, dipanggil sebagai saksi, PDIP pasti sudah mempelajari dan melihat apakah akan ada proses lebih lanjut. Kalau tidak ada proses lebih lanjut ya tetap dicalonkan," ujar Herman. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Merasa Sudah Panas Duluan, Golkar Siap Ladeni Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi