JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dituding tak konsisten dan membuat bingung publik terkait simpang-siur kabar bahwa Anas Urbaningrum sudah menjadi tersangka korupsi. Jika mengacu keputusan di KPK yang diambil secara kolektif kolegial, maka pernyataan Abraham Samad itu justru patut dipertanyakan.
Koordinator Bidang Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengacu pada pola kolektif kolegial itu pula maka seharusnya penetapan tersangka dibahas oleh seluruh pimpinan KPK, baru diumumkan ke publik. Dengan demikian, katanya, pernyataan yang keluar resmi secara kelembagaan.
"Apakah pernyataan Ketua KPK itu pernyataan kelembagaan atau pernyataan pribadi, itu harus dijelaskan. Kenapa berubah-ubah? Jangan nanti KPK dinilai tak netral oleh publik dalam kasus ini," kata Dahlan saat dihubungi, Jumat (8/2) malam.
Dahlan mengingatkan KPK agar tidak ikut larut dalam ksruh internal Partai Demokrat (PD). "Jangan aparat penegak hukum ikut-ikutan sehingga publik bingung mana yang benar. Jangan sampai publik berasumsi soal semacam ini," tandas dia.
Karenanya pegiat antikorupsi itu mengusulkan KPK segera mengklarifikasi pernyataan Abraham. "Nanti kan hasilnya bisa disampaikan via juru bicara resmi. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan tertangkap kesan bahwa ini karena terpaksa atau ada target tertentu," cetusnya.
Sebelumnya, sejak Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat di kediamannya di Cikeas, Kamis (7/2) malam, sudah beredar beredar kabar yang menyebut Anas sudah menjadi tersangka. Namun Abraham justru membantahnya. Bahkan Juru Bicara KPK, Johan Budi menyebut kabar Anas tersangka sebagai isu belaka.
Namun sore kemarin, Abraham menegaskan para pimpinan KPK sudah sepakat menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat itu sebagai tersangka. Penetapan Anas sebagai tersangka tinggal menunggu tanda tangan dari para pimpinan KPK lainnya.
Kemarin, kata Abraham, pimpinan KPK yang ada di kantor hanya dirinya dan Zulkarnaen. Sementara tiga pimpinan KPK lainnya ada di luar kota.
"Jadi agak sulit melakukan pengambilan keputusan. Begitu pula minggu depan, kayaknya saya ada acara, mudah-mudahan dalam satu dua (pekan), tapi kita lihat sajalah nanti," ucapnya.(ara/jpnn)
Koordinator Bidang Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengacu pada pola kolektif kolegial itu pula maka seharusnya penetapan tersangka dibahas oleh seluruh pimpinan KPK, baru diumumkan ke publik. Dengan demikian, katanya, pernyataan yang keluar resmi secara kelembagaan.
"Apakah pernyataan Ketua KPK itu pernyataan kelembagaan atau pernyataan pribadi, itu harus dijelaskan. Kenapa berubah-ubah? Jangan nanti KPK dinilai tak netral oleh publik dalam kasus ini," kata Dahlan saat dihubungi, Jumat (8/2) malam.
Dahlan mengingatkan KPK agar tidak ikut larut dalam ksruh internal Partai Demokrat (PD). "Jangan aparat penegak hukum ikut-ikutan sehingga publik bingung mana yang benar. Jangan sampai publik berasumsi soal semacam ini," tandas dia.
Karenanya pegiat antikorupsi itu mengusulkan KPK segera mengklarifikasi pernyataan Abraham. "Nanti kan hasilnya bisa disampaikan via juru bicara resmi. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan tertangkap kesan bahwa ini karena terpaksa atau ada target tertentu," cetusnya.
Sebelumnya, sejak Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat di kediamannya di Cikeas, Kamis (7/2) malam, sudah beredar beredar kabar yang menyebut Anas sudah menjadi tersangka. Namun Abraham justru membantahnya. Bahkan Juru Bicara KPK, Johan Budi menyebut kabar Anas tersangka sebagai isu belaka.
Namun sore kemarin, Abraham menegaskan para pimpinan KPK sudah sepakat menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat itu sebagai tersangka. Penetapan Anas sebagai tersangka tinggal menunggu tanda tangan dari para pimpinan KPK lainnya.
Kemarin, kata Abraham, pimpinan KPK yang ada di kantor hanya dirinya dan Zulkarnaen. Sementara tiga pimpinan KPK lainnya ada di luar kota.
"Jadi agak sulit melakukan pengambilan keputusan. Begitu pula minggu depan, kayaknya saya ada acara, mudah-mudahan dalam satu dua (pekan), tapi kita lihat sajalah nanti," ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kisruh PD Diduga jadi Pengalih Kejanggalan pajak SBY
Redaktur : Tim Redaksi